Network
LEBAK, (KB).- DPRD Kabupaten Lebak merekomendasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk tak lagi mengeluarkan perizinan ritel baru. Hal tersebut menyusul banyaknya laporan masyarakat, khususnya pedagang warung yang mengaku keberatan akan keberadaan ritel hingga ke pelosok desa di Kabupaten Lebak.
"Jadi Komisi I merekomendasikan kepada Dinas Perizinan agar menyetop perizinan ritel baru di Kabupaten Lebak," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebak H Enden Mahyudin, Senin (28/10/2019).
Menurutnya, penyetopan izin ritel Alfa dan Indomart ini lantaran adanya persoalan yang ditemukan di lapangan. Salah satunya mengenai pelanggaran izin lingkungan dan jam operasi.
"Mestinya kan didalam aturan bahwa izin lingkungan masyarakat itu adalah dimana alfamart maupun indomart berdiri maka yang harus memberikan izin atau dukungan berdirinya perusahaan tersebut adalah warga sekitar yang memiliki warung-warung kecil. Sehingga mereka tidak merasa termatikan usahanya. Tetapi kenyataan di lapangan banyak tanda tangan masyarakat justru bukan pedagang, itu artinya tidak berkepentingan, sehingga warung kecil sekitar mengeluh,” ujarnya.
Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak, Yosef Mohammad Holis mengaku menghormati rekomendasi anggota DPRD Lebak untuk beberapa hal. Salah satunya agar pembuatan izin lingkungan warga untuk toko modern harus sesuai prosedur.
"Kita sepakat harus melindingi pasar-pasar tradisional dan warungan dengan berbagai kebijakan dan mendorong kemitraan antara toko modern dan tradisional," kata Yosef.
Ia juga berpendapat agar pemerintah baik eksekutif dan legislatif agar mampu menciptakan iklim berbisnis yang kondusif dan tidak ikut dalam pusaran persaingan usaha yang tidak sehat.
"Apabila perusahaan mematuhi hal-hal di atas dan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi secara administrasi dengan fakta di lapangan, maka perizinan akan kami terbitkan," terangnya. (Lugay/KO)*
