Network
SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengunjungi sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Banten, Kamis (11/6/2020). Kunjungan tersebut untuk melihat dampak pandemi Covid-19, sekaligus kesiapan jelang penerapan tatanan kenormalan baru atau ‘new normal’.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, UMKM merupakan kekuatan ekonomi di Indonesia yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ia mengunjungi sejumlah tempat UMKM di Kota Serang yang terdampak langsung oleh Covid-19, dan mendengar keluhan mereka.
"Kami melihat secara umum, dampak dari pandemi Covid-19, khususnya dampak sosial dan ekonomi, terutama UMKM. Karena basic ekonomi kerakyatan Indonesia itu adanya pada pelaku UMKM ini. Bukan hanya secara pribadi, tapi juga nasional, kekuatan ekonominya ada di sini," katanya, usai mengunjungi Batik Banten, Kamis (11/6/2020).
Persiapan jelang kenormalan baru, menurut dia, semua harus disiapkan dan dihidupkan kembali, khususnya UMKM.
"Karena sekarang ini produksi sangat menurun, sedangkan pekerja jumlahnya masih ada. Oleh karena itu, secepatnya kehidupan normal bisa dijalankan. Setidaknya enam bulan ke depan ini bisa diselesaikan," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan para UMKM yang saat ini mengalami keterpurukan.
"Dari UMKM, bisa menjawab dua persoalan besar, yaitu masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan. Jadi menolong masyarakat bawah dan kekuatan ekonomi nasional," tuturnya.
Untuk penanganan Covid-19, Nono menjelaskan, ada alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Namun, belum bisa diimplementasikan sepenuhnya karena adanya keterbatasan. Bahkan, pemerintah melakukan pembatalan proyek pemangkasan dan pengalihan anggaran, sampai efisiensi.
"Jumlahnya besar, namun potensinya tidak ada, tapi itu nanti akan diatur oleh pusat. Pemerintah juga sudah mengeluarkan anggaran untuk kepentingan ini sebesar Rp 405.01 triliun. Padahal kebutuhan secara total diprediksi sekitar Rp 1.600 triliun. Untuk ekonomi sendiri sekitar Rp 600 triliun, namun saat ini dihitung kembali," katanya.
