Network
KABAR BANTEN - Jumlah perusahaan yang tutup atau gulung tikar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di masa Pandemi Covid-19 terus bertambah. Saat ini tercatat jumlah perusahaan yang sampai tutup ada sembilan dan 3.015 orang di antaranya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dengan rincian 1.887 jiwa dari 48 perusahaan. Dirumahkan 880 jiwa dari 80 perusahaan,” ungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Sukanta di Balaikota Tangsel, Rabu, 5 Agustus 2020.
Dikatakannya, pada sektor industri UMKM yang gulung tikar atau bangkrut sebanyak 246 badan usaha. Sukanta menjelaskan, di awal masa pandemi corona, 816 UMKM telah mengajukan bantuan ke Pemkot Tangsel.
Baca Juga : UMKM Didorong Bisa Bersaing Di Tengah Pandemi
Kalangan pelaku usaha memohon suntikan dana karena tidak bisa berwirausaha lagi. Terutama bagi kalangan UMKM yang bergantung dari penghasilan harian, seperti pedagang pinggir jalan. Hasil verifikasi terdapat 774 UMKM. Adapun jumlah yang dapat dana bantuan sosial senilai Rp600 ribu ada 301 pelaku UMKM.
“Itu bukan buat UMKM-nya tapi pelaku UMKM. Kita lagi usulkan ke provinsi buat UMKM yang terdampak, masih dalam proses. Usulannya jenis usaha, alamat usahanya di luar yang 774,” terang Sukanta.
Andalkan Koperasi
Sementara itu Pemkot Tangsel memastikan bahwa pemulihan perekonomian akan mengandalkan koperasi.
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian ini merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Dimana, pelaku UMKM bisa survive atau tetap melakukan kegiatan usahanya di tengah pandemi seperti ini.
Baca Juga : Dari PT Angkasa Pura II, Pelaku UMKM Dapat Dana Kemitraan Saat Pandemi
Adapun strategi yang dibuat oleh Pemkot Tangsel menurut Airin berupa kebijakan mengenai APBD yang akan dialokasikan untuk memberdayakan pelaku usaha.
”Contohnya saya mendorong ketika kita membutuhkan APD, kita bisa dorong UMKM kita yang melakukan produksi,” ujar Airin dalam Kegiatan Peringatan Hari Koperasi ke 73 Tingkat Kota Tangerang Selatan tahun 2020 di Puspemkot, Ciputat.
Dalam kesempatan itu, Airin juga meminta, bahwa saat ini pemkot sedang melakukan berbagai macam upaya untuk memastikan kegiatan UMKM dan Koperasi tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan.
Ketua Dekopinda Kota Tangsel Dudung Diredja menjelaskan bahwa UMKM dan Koperasi merupakan beberapa sektor yang terdampak sangat serius pada saat pandemi ini terjadi. Karena itu, dia berharap kepada pemerintah bisa segera melahirkan kebijakan yang bisa memastikan proses kegiatan usaha agar bisa tetap berlangsung.
Baca Juga : Mantappp, UMKM Terdampak Covid-19 Bakal Diguyur Stimulus
Menurut dia, berkaca dari krisis pada tahun 1998, Dekopinda sudah menyiapkan rekomendasi kepada pemerintah.
”Jadi, seperti tahun itu, bahwa Koperasi dan UMKM bisa menjadi motor pemulih keadaan ekonomi,” kata Dudung.
Menanggapi usulan dan rencana dari pemerintah, Dudung menjelaskan pada anggaran perubahan nanti akan ada beberapa program yang akan dilangsungkan untuk kembali meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM. Dengan cara melatih inovasi mereka untuk bisa bersaing di situasi seperti ini.
”Tapi tentunya ada pembatasan untuk program tersebut. Jangan sampai kita menyalahi protokol kesehatan,” ujarnya.
Salah satu kegiatan yang disebutkan Dudung adalah, kegiatan bazar dengan penyesuaian kondisi yang terjadi saat ini. Misalnya, dengan kuota terbatas dan jarak stand yang harus memuhi standar protokol kesehatan.
Dirinya menjamin bahwa akan ada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk pelaku Koperasi dan UMKM. Baik itu kebijakan kesehatan, ekonomi atau lainnya.***
