Network
KABAR BANTEN - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Banten meminta pemerintah daerah menyelamatkan para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Terlebih pemerintah telah kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ketua HIPPI Banten Syaeful Bahri mengatakan, saat ini para pelaku UKM konvensional sedang berada di ujung tanduk. Namun diakui Syaeful, kondisi sama tidak terjadi dengan UKM yang telah melek teknologi.
”Pelaku UKM yang berjualan secara online memang maju pesat. Tapi jumlah pelaku online hanya berapa persennya dari pelaku UKM konvensional. Sedangkan pelaku UKM konvensional betul-betul butuh pertolongan,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Senin 21 September 2020.
Menurut Syaeful, pada dasarnya sepakat dengan adanya perpanjangan PSBB. Namun, ia pun berharap pemerintah memikirkan nasib UKM. ”Ini memang dilematis. Kami juga menilai perpanjangan PSBB adalah keputusan yang tepat. Tapi di sisi lain dampaknya terhadap UKM betul-betul terasa,” ujarnya.
Syaeful mengakui, pada dasarnya sejumlah program pemerintah untuk UKM telah digulirkan. Sayangnya bentuk-bentuk bantuan tersebut tidak merata, juga kurang tepat. ”Bantuan memang sudah disalurkan, tapi itu tidak menyeluruh di delapan kabupaten kota. Selain itu, bentuk bantuannya pun menurut saya kurang tepat,” tuturnya.
Baca Juga : Cegah Penyebaran Covid-19, Hippi Lakukan Penyemprotan Disinfektan
Menurut Syaeful, pemerintah seharusnya memberikan dukungan modal agar UKM dapat bertahan. Selain itu juga ikut memasarkan produk UKM agar para pelaku tidak tenggelam dalam dampak Covid-19. ”Kami juga berharap agar pemerintah mendorong UKM untuk memproduksi barang yang dibutuhkan selama pandemi. Misalkan produksi masker dan hand sanitizer,” ucapnya.
Ia pun menilai pemerintah salah langkah dalam menggandeng bank pada program peningkatan ekonomi masyarakat. Seharusnya, pemerintah bekerja sama dengan bank yang berpengalaman dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). ”Bank yang digandeng kok bank yang KUR-nya sekitar 5 persen. Padahal ada yang alokasi KUR-nya 50 persen, tapi tidak dilirik untuk kerja sama peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dia berharap agar pemerintah jeli dalam mengambil langkah penyelamatan ekonomi masyarakat. Syaeful berharap penanganan urusan ekonomi sama seriusnya dengan program penanganan medis. ”PSBB ini kan diberlakukan di era kenormalan baru. Saya berharap pemerintah pun serius dalam upaya menyelamatkan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UKM,” ujarnya.
