Network
KABAR BANTEN – Komisi III DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis 14 Januari 2021.
Dalam RDP tersebut, Komisi III DPR dan PPATK membahas transaksi keuangan Listyo Sigit dan keluarganya, apakah ada transaksi yang mencurigakan di dalam maupun di luar negeri.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berdasarkan penjelasan PPATK kepada Komisi III DPR RI, transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai pada tahap wajar.
"Sejauh ini masih dalam tahap wajar dengan laporan di LHKPN. Ketua PPATK yang menyampaikan langsung terkait apa yang didapatkan dari hasil audit dan analisis keuangan," papar Sahroni usai RDPRDP Komisi III DPR dengan PPATK di Nusantara II, Senayan, Jakarta, seperti dikutip KabarBanten.com dari laman resmi dpr.go.id.
Baca Juga : Listyo Sigit Prabowo, Jenderal Ketiga, Mantan Kapolda Banten Dipilih Presiden Jokowi Jadi Kapolri
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan semua Anggota Komisi III DPR RI secara umum menanyakan kepada PPATK terkait penghasilan yang diperoleh Listyo sebagai anggota Polri dan juga akumulasi pengeluaran yang bersangkutan serta keluarganya.
"Semua fraksi pada prinsipnya nanya bagaimana seorang calon dalam posisi menjadi seorang pejabat Polri pendapatan per-bulannya berapa dan akumulasi pengeluarannya berapa, baik dari calon, istri, dan anak-anaknya," ungkap Sahroni.
Dia menjelaskan, hasil RDP Komisi III DPR RI dengan PPATK tersebut akan menjadi bahan Komisi III DPR dalam menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pada pekan depan.
Baca Juga : Listyo Sigit Prabowo, ‘The Rising Star' Polri, Eks Ajudan Jokowi, Kini Calon Kapolri
