Sementara itu, Menko PMK yang juga menjabat Ketua Tim Pengendali Bansos, Muhadjir Effendi mengakui permasalahan yang menyelimuti bansos.
Sejumlah program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi gencar dikeluarkan pemerintah.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, bantuan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga diskon dasar tarif listrik.
Baca Juga: Patuhi Arahan KPK, Iti Octavia Jayabaya Sebut Ribuan Aset Pemkab Lebak Telah Bersertifikat
Namun dalam pelaksanannya, program bantuan sosial (bansos) kerap menghadapi tantangan. Mulai proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, dan penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai.
“Hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Muhadjir dikutip KabarBanten.com dari kemenkopmk.go.id.
Muhadjir mengatakan, persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih terus disempurnakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), juga menjadi kendala dalam penyaluran bansos nontunai.
Baca Juga: Belasan Tahun Didera Masalah Ini, Pemkot Serang Minta Bantuan KPK
Oleh karenanya, diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergitas antarpemangku kepentingan.
Muhadjir yang juga Ketua Tim Pengendali Bansos mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden, penyaluran bansos tetap dilakukan seiring perbaikan DTKS.