Network
KABAR BANTEN - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ungkap hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP.
BPK berpendapat bahwa LKPP Tahun 2020 yang disajikan Pemerintah tidak memiliki salah saji bersifat material, yang dapat menjadi pengecualian atas opini wajar yang diberikan.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah mendapat Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas LKPP Tahun 2020 atau yang kelima kalinya berturut turut sejak LKPP Tahun 2016.
Baca Juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, Dinsos Banten Gulirkan Program Usaha Ekonomi Produktif
"Dan merupakan pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan," demikian keterangan resmi Kementerian Keuangan yang dikutip KabarBanten.com darikemenkeu.go.id.
Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020 juga meliputi pemeriksaan intensif terkait Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mendapatkan alokasi sebesar Rp695,20 triliun.
Sebelumnya, BPK telah melakukan audit universe atas Program PC-PEN pada Tahun 2020, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan atas pelaporan PC-PEN dalam LKPP Tahun 2020.
Pelaporan PC-PEN dalam LKPP dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 13 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana disahkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.
Bagi Pemerintah, opini WTP atas LKPP merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara.
Baca Juga: Dana Paket Pemulihan Ekonomi Tersedot Proyek Fisik, Pinjaman Pemprov Banten Dinilai Janggal
