21 Institusi Ini Masuk Kajian Strategis Lemhanas, Salah Satunya Perhimpunan Tionghoa

- 13 Januari 2023, 22:04 WIB
Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto (depan, kedua dari kiri) dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan 21 institusi terkait ketahanan Nasional di gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis 12 Januari 2023.
Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto (depan, kedua dari kiri) dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan 21 institusi terkait ketahanan Nasional di gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis 12 Januari 2023. /Dokumen Biro Adpim Pemprov Banten

KABAR BANTEN – Sebanyak 21 institusi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional RI di Aula Utama Kantor Lemhanas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Januari 2023.

Uniknya institusi yang diajak bekerjasama dalam rangka Lemhanas melakukan kajian strategis terkait fungsi lembaga tersebut yaitu ketahanan Nasional, sangat beragam alias random. Mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan hingga komunitas.

Dalam rilis Pemprov Banten, salah satu institusi pemerintah daerah yang diajak bekerjasama oleh Lemhanas kali ini, ke-21 institusi tersebut adalah Pemprov Banten sendiri, Pemprov DKI Jakarta, dan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

Berikutnya, LPP RRI, Komisi Nasional Disabilitas, Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, Universitas Surabaya, UPN Veteran Jakarta, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kemudian Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PT Industri Kereta Api, Indonesia Financial Group, PT Huawei Tech Investment, Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia, dan Asosiasi DPRD seluruh Indonesia.

Selanjutnya, PT Timah Tbk, PT Transportasi Jakarta, Smandel Business Network, PT ARA Indonesia, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa dan terakhir Masyarakat Pertahanan Indonesia.

Terkait itu, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto mengungkapkan, Lemhanas mempunyai empat fungsi utama, yakni menyiapkan kepemimpinan strategis, melakukan pengkajian strategis yang dilakukan kepada lintas institusi, lalu ada fungsi kebangsaan yang sangat erat kaitannya dengan BPIP.

“Penguatan wawasan kebangsan itu kita lakukan untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika kepada seluruh generasi bangsa guna menjaga keutuhan NKRI,” katanya.

Selanjutnya adalah fungsi memperkuat ketahanan nasional, yang saat ini sedang kita lakukan kepada seluruh daerah dengan melakukan pengukuran secara rutin kepada daerah sasaran terhadap potensi ketahanannya masing-masing dalam segala bidang.

Halaman:

Editor: Kasiridho


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah