Network
KABAR BANTEN - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan Pidato Kenegaraan HUT ke 78 RI di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Rabu 16 Agustus 2023.
Dalam Pidato Kenegaraan HUT ke 78 RI tersebut, Presiden Jokowi salah satunya menyampaikan keluh kesahnya memasuki tahun politik 2024.
Dimana Presiden Jokowi mengungkapkan sosok "Pak Lurah" yang selama ini kerap disebut para politisi saat ditanya soal bacapres dan cawapres.
Baca Juga: 50 Macam Ide Lomba 17 Agustus Terbaru yang Kreatif, Dijamin Seru dan Meriah!
Presiden Jokowi mengatakan saat ini sudah masuk tahun politik, dimana suhunya sudah hangat kuku.
Kemudian sedang tren di kalangan politisi dan partai politik, bahwa setiap kali ditanya siapa capres dan cawapresnya mengaku belum ada arahan dari Pak Lurah.
"Setiap ditanya capres cawapres belum ada arahan pak lurah, siapa ini pak lurah? belakangan saya tahu yang dimaksudkan pak lurah itu, saya, saya bukan lurah saya presiden RI," ujarnya dalam sambutan sidang Tahunan MPR RI.
Ternyata kata dia, Pak Lurah yang dimaksud adalah kode. Namun perlu ditegaskan jika dirinya bukan ketua partai politik juga bukan ketua koalisi partai.
"Sesuai ketentuan UU yang menentukan capres cawapres parpol dan koalisi parpol," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia penentuan capres dan cawapres bukan kewenangan dirinya sebagai presiden.
"Jadi itu bukan wewenang saya, bukan wewenang pak lurah. Bukan wewenang pak lurah," katanya.
Walau demikian dirinya memahami sudah menjadi nasib presiden untuk dijadikan alibi dan tameng.
Bahkan walau kampanye belum dimulai, foto dirinya sebagai Presiden RI banyak dipasang dimana mana.
"Saya ngomong apa adanya saya ke provinsi A ada, ke kota b ada, kabupaten c ada, tikungan desa ada," katanya.
Akan tetapi foto tersebut bukan hanya dirinya, namun disandingkan dengan bakal calon presiden disebelahnya.
Baca Juga: Lirik Lagu Daerah Maluku Ayo Mama, Cocok Untuk Jadi Pilihan di Lomba 17 Agustus
"Tapi saya kira gak apa apa boleh saja," ucapnya.
Ia mengatakan posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Sebab ada tanggung jawab yang harus diemban, dan permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.
"Dengan ada medsos apapun bisa disampaikan pada presiden. Mulai masalah rakyat pinggiran, kemarahan, ejekan, makian dan fitnah bisa mudah disampaikan di medsos," tuturnya.***
