Network
Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan standar global bagi AI, sebuah teknologi dengan kehadiran yang merata di seluruh industri.
Isu-isu yang paling kontroversial berkaitan dengan pengawasan biometrik dan materi berhak cipta yang digunakan oleh model AI seperti ChatGPT.
1. Pengawasan Biometrik:
Para pembuat kebijakan mendorong untuk melarang sepenuhnya penggunaan AI dalam pengawasan biometrik, tetapi beberapa negara anggota UE, yang dipimpin oleh Prancis, mencari pengecualian untuk kepentingan keamanan nasional, pertahanan, dan militer.
2. Materi Berhak Cipta:
Para pembuat kebijakan ingin peraturan AI mencakup materi berhak cipta yang digunakan oleh perusahaan seperti OpenAI (didukung oleh Microsoft), sedangkan negara-negara anggota UE berpendapat bahwa aturan hak cipta yang ada di dalam blok tersebut sudah memberikan perlindungan yang cukup.
Meskipun beberapa anggota parlemen awalnya mendorong larangan total terhadap biometrik, termasuk pada perangkat seperti ponsel, hal ini tidak dimasukkan ke dalam versi akhir posisi Parlemen, menunjukkan sensitivitas isu tersebut.
Dalam konteks regulasi AI di Indonesia, ada pelajaran berharga yang dapat diambil dari perjuangan Uni Eropa dalam mencapai kesepakatan.
Peran regulasi dalam menghadapi tantangan AI di Indonesia juga sangat penting, mirip dengan apa yang sedang dihadapi oleh Uni Eropa.
Indonesia, seperti yang telah dibahas sebelumnya, harus mempertimbangkan kebutuhan akan regulasi AI yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
