Network
Biaya operasional KPPS ini berdasarkan keputusan KPU no 53 tahun 2023, tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana pemilihan umum badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum di lingkungan Komisi pemilihan Umum.
Pajak PPH pasal 23.
Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa,catering,dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPH21. Tarif yang digunakan dalam pemungutan PPH pasal 23 adalah 2 persen dikalikan dari jumlah bruto untuk sewa dan imbalan jasa lainnya. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi dua kali lipat yaitu 4 persen, perbedaan pajak pasal 23 Tidak ada batas minimum.
Pajak penghasilan atau PPH pasal 22
Objek dari PPh pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang seperti ATK, konsumsi dan barang lainnya kepada wajib pajak penyedia barang yang jumlahnya lebih dari Rp2 juta, tidak termasuk PPN. Tarif yang digunakan dalam Pemungutan PPh pasal 22 adalah 1,5 persen dikalikan DPP atau harga sebelum PPN. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi dua kali lipat yaitu 3 persen.
Berikut kelengkapan SPJ untuk penyelesaiannya.
1 Bukti belanja berupa:
a. Kuitansi pembelian untuk barang belanja yang bukan toko, seperti sewa sound system. Belanja transportasi, konsumsi yang dimasak sendiri, dan lain-lain.
b. Nota belanja untuk pembelian barang belanja toko, seperti cat atau triplek, lakban, atau konsumsi yang disediakan catering atau restoran yang mempunyai nota.
c. Daftar tanda terima untuk belanja transportasi bagi anggota KPPS.
2. Dokumentasi kegiatan
3. Bukti setoran pajak untuk belanja sewa.
Maka disarankan setiap belanja atau menyewa apapun harus meminta bukti bayar bisa Nita atau kuitansi.
Demikian informasi tentang besaran biaya pembuatan TPS dan Operasional KPPS Pemilu 2024, semoga menambah pengetahuan kita tentang penyelenggara pemilu atau KPPS.***
