Network
KABAR BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banjir laporan penyimpangan bantuan sosial (bansos) Covid-19. Dari sekian laporan yang masuk, terungkap kasus bansos banyak yang disunat laporan hingga data penerima fiktif.
Berdasarkan data yang masuk melalui aplikasi JAGA Bansos per 9 November 2020, KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos.
Dari total 1.650 keluhan, sebanyak 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 730 laporan.
Dia mengungkapkan, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan.
"Lalu bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan," ucap Ipi, seperti dikutip KabarBanten.com dari Antara, Jumat, 13 November 2020.
Baca Juga : Jangan Kaget, Bantuan Sosial Tunai 2021 Berkurang, Mensos Beberkan Alasannya
Selanjutnya, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 18 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 12 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan enam laporan, dan beragam topik lainnya total 531 laporan.
Selain itu, KPK juga mencatat terdapat 79 keluhan yang belum ditindaklanjuti oleh pemda. Dalam lingkup pencegahan korupsi terkait pengawasan bansos saat pilkada, KPK memaksimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan, dan supervisi.
