PANDEGLANG, (KB).- Pemkab Pandeglang meningkatkan mitigasi kebencanaan kepada masyarakat, dengan memberi pemahaman terkait bagaimana menghadapi bencana. Termasuk, menyiapkan jalur evakuasi serta tempat penampungan. Hal tersebut disampaikan Bupati Pandeglang, Irna Narulita, Rabu (4/4/2018), menanggapi prediksi awal potensi tsunami di Kabupaten Pandeglang yang disampaikan peneliti tsunami Balai Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko dan beredar luas, Selasa (3/4/2018). Selain meningkatkan mitigasi kebencanaan kepada masyarakat, kata dia, pihaknya juga akan memberi pelatihan kepada relawan terkait penanganan bencana. Sampai saat ini, menurt dia, belum ada alat khusus yang bisa mendeteksi gempa. Akan tetapi, pihaknya harus tetap memberi informasi kepada masyarakat bahwa Pandeglang masuk zona merah bencana. "Maka mitigasi bencana mengenai titik kumpul, jalur atau rambu evakuasi saat bencana terjadi, dan tim sukarelawan terus kami beri pelatihan. Karena di Pandeglang sudah dipasang alat Tsunami Early Warning System atau sistem peringatan dini tsunami," tutur Irna. Ia mengatakan, pemkab juga akan mengintensifkan koordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk memberi informasi terkini yang akurat dan cepat. Sehingga, nantinya pemerintah bisa mengambil langkah antisipasi dengan tepat. "Saya akan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG guna mendapatkan informasi terkini. Tahun 2019 kami akan mengajukan usulan penambahan alat TEWS ke BMKG," ujarnya. Irna mengatakan, kajian tersebut justru mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Meski demikian, masyarakat juga harus tetap meningkatkan kewaspadaan. "Iya, Banten memang rawan bencana. Kajian itu harus dipelajari, karena kedepannya kita tidak tahu akan seperti apa. Tapi masyarakat jangan panik. Meski demikian, juga harus meningkatkan kewaspadaan," katanya. Sementara itu Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), juga angkat bicara soal prediksi tsunami setinggi 57 meter di Kabupaten Pandeglang, Banten yang disampaikan peneliti tsunami BPPT tersebut. Menurut WH, informasi tersebut dapat menciptakan keresahan dan menimbulkan ketakutan masyarakat. "Hasil penelitian yang belum pasti terjadi dan dapat meresahkan masyarakat jangan menjadi acuan terjadinya tsunami. Hal ini akan menciptakan keresahan di masyarakat apabil terpublikasi secara luas," kata WH, Rabu (4/4). Kalaupun informasi tersebut dipublikasikan, kata dia, harus ada solusi yang membuat warga mendapat perlindungan. "Kalau hanya tentang skala besarnya saja yang dipublikasi akan menimbulkan masyarakat ketakutan," tuturnya. WH mengimbau warga di Kabupaten Pandeglang dan sekitarnya agar tidak resah dengan prediksi tsunami tersebut. "Saya mengimbau warga Pandeglang dan sekitarnya untuk tidak panik. Saya akan berkoordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) untuk mengetahui lebih jauh tentang kemungkinan terjadinya tsunami tersebut," tutur WH. (IF/RI)*