PANDEGLANG, (KB).- Dalam satu tahun anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang memiliki target perbaikan 70 jembatan rusak tersebar di kecamatan dan desa. Hingga bulan ke-10 (Oktober), sekitar 32 jembatan rusak akibat bencana alam dan termakan usia kondisinya sudah selesai dikerjakan. Sisanya sebanyak 38 jembatan akan digarap selesai akhir tahun ini. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan Jembatan pada DPUPR Pandeglang, Zaenal Huri mengatakan, total kegiatan pembangunan jembatan sebanyak 70 unit dengan beban anggaran sekitar Rp 2,3 miliar bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang tahun anggaran 2018. Kegiatan tersebut seluruhnya berada di Unit Pelaksana Teknis jembatan DPUPR. "Insya Allah, kami garap cepat realisasi kegiatan itu bersifat perbaikan dan pemeliharaan. Kami optimistis mencapai target pekerjaan 100 persen, karena sekarang sudah tercapai 32 jembatan yang sudah selesai dikerjakan," katanya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan Jembatan pada DPUPR Pandeglang, Zaenal Huri kepada Kabar Banten, Ahad (7/10/2018). Menurut dia, dari total anggaran Rp 3,2 miliar baru terserap sekitar Rp 1,1 miliar dengan progresnya sebanyak 32 jembatan, sehingga dipastikan 38 jembatan cukup untuk memakan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar. "Alhamdulillah, 32 unit jembatan sudah selesai dikerjakan. Sisanya 38 unit jembatan, kami targetkan beres Desember tahun ini. Iya, kami optimistis dengan target penyelesaian total kegiatan 70 unit jembatan," tuturnya. Menurut dia, tahap kedua bulan Agustus-Oktober saja anggaran mulai terserap Rp 707 juta dan untuk triwulan ke-4 setelah perubahan anggaran akan terserap lagi 500 juta. "Ya, Oktober saja kami rencanakan ada 17 unit jembatan sedang dikerjakan, jadi kami optimistis sisanya bisa dikebut selesai akhir tahun," ucapnya. Kepala DPUPR Pandeglang, Girgi Jantoro membenarkan, dinasnya sedang fokus menggejot pembangunan, khususnya infrastruktur jembatan. Selain itu, kegiatan lainnya seperti pembangunan jalan, irigasi dan gedung-gedung kebutuhan masyarakat. Semua kegiatan pembangunan tersebut merupakan sektor infrastruktur yang menopang sektor pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. "Kami optimistis semua progres kegiatan PUPR bisa tuntas akhir tahun. Termasuk kegiatan bersumber dari bantuan keuangan (bankeu) provinsi mulai dikerjakan seperti jalan, irigasi dan lainnya," ujarnya. Menurut dia, untuk mengimbangi penyelesaian pekerjaan sesuai kualitas, dinasnya terus memperketat pengawasan. Hal tersebut sejalan dengan harapan pemerintah daerah dan masyarakat. "Tentu saja, saya sudah perintahkan semua pegawai di UPT agar mengawasi progres pembangunan agar hasilnya berkualitas," katanya. (IF)*