Network
PANDEGLANG, (KB).- Anggota DPD RI Tubagus M Ali Ridho Azhari mengatakan, program dana desa atau DD yang bersumber dari anggaran pusat harus direalisasikan sesuai aturan. Oleh karena itu, kata dia, kedatangannya ke Pandeglang tidak lain untuk mengawasi program tersebut mulai dari permasalahan sampai kendala yang dihadapi desa dalam mengelola anggaran tersebut.
"Kami datang ke Pandeglang untuk mengawasi aliran dana desa dan juga menjalin sinergitas program pembangunan," katanyai seusai bertemu Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban di Gedung Pendopo Pandeglang, Rabu (4/3/2020).
Dalam kunjungan anggota DPD RI, hadir sejumlah pejabat Pemkab Pandeglang, di antaranya Asda Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat Ramadani, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pandeglang Iskandar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Doni Hermawan dan Kepala Dinas Sosial Nuriah.
Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan, program dana desa dikucurkan Pemerintah Pusat sejak 2015. Meski demikian, dia mengklaim, dana desa tersebut berdampak signifikan menopang perekonomian perdesaan.
“Program dana desa yang digulirkan pusat ke daerah sangat tepat, karena program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat perdesaan. Dengan dana desa bisa menggerakkan perekonomian dan pembangunan di daerah pinggiran,” tuturnya.
“Hasilnya mulai nampak, karena realisasi dana desa periode 2015-2019 hasil pembangunannya sesuai skala prioritas. Program ini sudah menghasilkan pembangunan 324 embing, 251 raga desa, 254 BUMDes, dan 281 perusahaan desa. Dana desa juga telah menghasilkan jalan desa sepanjang 782,57 kilometer, jembatan sepanjang 1,07 kilometer, 115 unit sarama air bersih dan pembangunan lainnya," katanya.
Menurut dia, pemerintah pusat selalu menambah besaran anggaran dana desa setiap tahunnya. Hal tersebut, menandakan, bahwa progres pembangunan dari dana desa sangat dirasakan manfatanya oleh masyarakat desa. Meski demikian, ujar dia, program tersebut harus tetap dievaluasi.
“Dampaknya sangat positif dan setiap tahun angggarannya bertambah. Saya sepakat pengelolaan dana desa harus terus dipantau, agar realisasinya sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ucapnya. (IF)*
