Network
PANDEGLANG, (KB).- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten siap membuka pelayanan paspor di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Pandeglang.
Kesiapan Kemenkumham memberikan pelayanan tersebut telah diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Kanwil Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo Pandeglang, Senin (22/6/2020).
Acara juga dihadiri sejumlah instansi terkait, baik Lembaga Vertikal, BUMN, BUMD, maupun OPD di Wilayah Provinsi Banten.
Kepala Kanwil Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya mengatakan, pihaknya akan membuka pelayanan untuk masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang. Jika Gedung MPP sudah beroperasi, maka Kemenkumham akan membuka pelayanan paspor dan pelayanan pemasyarakatan.
"Kami akan menghadirkan Layanan Hukum dan HAM seperti pelayanan keimigrasian, layanan pemasyarakatan, paspor serta layanan hukum bagi masyarakat Pandeglang, khususnya. Kami siap untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pelayanan di MPP Pandeglang. Saya berharap dengan adanya MPP ini akan mampu memberikan pelayanan cepat dan maksimal kepada seluruh masyarakat," ucap Andika.
Sementara itu Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini dalam rangka mewujudkan pelayanan publik secara cepat kepada masyarakat. Oleh karena itu, MPP merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan.
"Kami mengajak seluruh instansi terkait untuk bersama-sama berusaha memberikan pelayanan terbaik dari berbagai sektor. Semua layanan publik nantinya akan tersedia di satu tempat yakni di MPP, sehingga akan memudahkan masyarakat. Jadi pelayanannya akan mudah, murah, cepat dan tidak berbelit," kata Irna.
Menurut Irna, kehadiran MPP akan mampu meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
"Saya butuh kerja sama yang baik dari semua instansi terkait. Semoga pimpinan instansi bisa mendelegasikan petugas pelayanan yang berkualitas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal dan ujungnya mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di Pandeglang," ujarnya.
Menurut Irna, mal pelayanan ini akan segera dioperasikan tahun ini. Dengan demikian, Pandeglang akan menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Banten yang lebih awal mempunyai MPP.
