Network
PANDEGLANG, (KB).- Dana desa yang digulirkan pemerintah pusat ke daerah terancam dihapuskan di masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut menyusul adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 atas Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Dony Hermawan menyatakan, soal penghapusan dana desa masih simpang siur. Namun demikian, pihaknya mendukung aspirasi para kepala desa untuk mempertahankan dana desa, karena diwacanakan akan dihapuskan oleh UU Nomor 2 tahun 2020.
"Ya betul, saya mendorong aspirasi kepala desa untuk mengusulkan ke pusat agar mempertahankan dana desa, karena beberapa program yang ada di desa belum selesai semua," kata DoniyHermawan kepada Kabar Banten, Selasa (7/7/2020).
Meski demikian, pihaknya bersedia menjalankan regulasi yang ada, apabila harus dihapuskan. Namun dirinya berharap untuk dana desa agar tetap dipertahankan.
"Aduh gimana ya dengan wacana itu, sementara kami harus melaksanakan regulasi pemerintah pusat. Ya ga jadi masalah mereka mengajukan hak usulan desa, untuk mempertahankan dana desa demi membangun desanya," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Majau Kecamatan Saketi, Muhamad Nasir mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah wacana tersebut berkonotasi kepada penghapusan, atau hanya penundaan selama covid-19.
"Untuk Kepala Desa Majau itu sudah berangkat ke Mahkamah Konstitusi, namun untuk pembahasan atau pengkajian lebih jauh mengenai UU Nomor 2 tahun 2020 saya juga belum baca secara utuh. Tetapi ada beberapa kalimat yang memang dituliskan dihapuskan, itu juga melihat situasi dan kondisi Covid-19," ucapnya. (Ade Taufik/EM)*
