Network
JAKARTA, (KB).- Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk mengkaji status Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, sebagai daerah tujuan wisata.
"Jika hasil kajiannya berdampak negatif, Menteri LHK bisa merekomendasikan kepada Presiden untuk menutup Baduy sebagai daerah tujuan wisata," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Rabu (8/7/2020).
Dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, di Gedung DPR RI, Dedi menyampaikan banyaknya kunjungan wisatawan ke Baduy justru merusak lingkungan dan Suku Baduy justru dieksploitasi untuk kepentingan tertentu.
Ia mengatakan, orang Baduy sebelumnya menyampaikan aspirasi, meminta agar daerah mereka ditutup sebagai daerah tujuan wisata. Alasannya, wisatawan yang berkunjung justru merusak lingkungan.
"Banyak coretan dan sampah plastik dimana-mana. Selain itu terjadi eksploitasi untuk kepentingan bisnis. Atas nama orang Baduy ada yang jualan madu, jualan pernak-pernik, dan lain-lain. Suku Baduy dijadikan tontonan. Ini memprihatinkan," kata Dedi dihadapan Menteri LHK di Gedung DPR RI, Rabu (8/7/2020).
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, seharusnya orang yang berkunjung ke Kawasan Baduy bukan untuk menonton Suku Baduy, tapi untuk belajar tentang lingkungan hidup yang mumpuni kepada mereka. Karena masyarakat adat Suku Baduy adalah masyarakat yang terjaga cara berpikir dan bertindaknya.
Mereka setiap saat menjaga alam sebagai warisan leluhur dan terus melestarikannya. Tetapi kehadiran wisatawan di Kawasan Baduy justru menimbulkan dampak negatif, berupa pencemaran lingkungan.
Karena itulah, Komisi IV DPR RI dan Menteri LHK sepakat untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh kunjungan wisatawan di Kawasan Baduy.
Pada kesempatan itu, Dedi juga meminta agar pemerintah menambah areal kawasan hutan di Kawasan Baduy. Selanjutnya, kawasan hutan yang dikuasai oleh negara bisa dititipkan ke Suku Baduy. Sehingga hutan akan tetap lestari. (SJ/Ant)*
