Network
SERANG, (KB).- Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) meminta, agar pemerintah dapat berlaku adil kepada sekolah swasta, dalam kaitan pembagian kuota siswa baru. Hal tersebut dilakukan, agar penyelenggara pendidikan swasta tetap dapat bertahan.
Hal tersebut disampaikan Ketua ABPPSI Banten Mulya R Racmatoellah kepada Kabar Banten. Ia meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wali Kota Serang Syafrudin, agar mendengar saran dari praktisi pendidikan, untuk mengelola pendidikan lebih baik dan berkeadilan.
"Kami minta untuk bisa menata kelola pendidikan yang berkeadilan. Pemerintah kota dan pemerintah provinsi coba untuk menata kuota pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Karena, banyak sekolah swasta yang kelasnya kosong," katanya kepada Kabar Banten, Ahad (19/7/2020).
Ia menjelaskan, pembagian kuota pada PPDB harus rata, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, agar sekolah swasta tetap eksis dan tidak terbunuh secara perlahan.
"Saya dari 2004-2009 fokus di pendidikan untuk mengkritik ke pemerintah. Kemudian, dari 2009 hingga saat ini, saya puasa tidak memberikan komentar apapun hanya berbuat saja untuk membangun pendidikan," ujarnya.
Tak hanya itu, dia meminta, agar pemerintah berkeadilan kepada guru-guru di sekolah swasta. Jangan sampai mereka yang sudah tersertifikasi menjadi terabaikan, karena pihaknya juga mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.
"Kami juga memiliki program untuk menguliahkan guru-guru di informatika untuk melanjutkan ke S-2. Tidak hanya itu guru-guru negeri juga curhat terkait kuota tersebut, rasio sudah tidak dipakai undang-undang dalam penerimaan peserta didik berapa," ucapnya.
Selain itu, Mulya yang juga sebagai Ketua Yayasan Informatika menuturkan, pihaknya menciptakan kemandirian, karena tidak menggunakan APBD, baik di informatika dan Universitas Serang Raya (Unsera).
"Tidak ada bantuan untuk kelas baru, saya juga tidak menerima bantuan tersebut," tuturnya. (DE/YA)*
