Tata Kelola Air dan Penanganan Banjir di Kota Tangerang, DPRD Minta Pemkot Lakukan Evaluasi Total

21 Februari 2021, 21:34 WIB
DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang mendirikan dapur umum untuk membantu warga Kota Tangerang yang terdampak banjir. /

KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Tangerang meminta kepada Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah untuk melakukan evaluasi total program setiap dinas di Pemkot Tangerang mengenai manajemen tata kelola air dan penanganan banjir di Kota Tangerang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Minggu, 21 Februari 2021. Ia menuturkan tata kelola air yang dilakukan Dinas PUPR perlu dilakukan perbaikan sebab luapan dari kali angke dan Sungai Cisadane begitu besar. Ditambah lagi dengan adanya tanggul yang jebol, menimbulkan kesan jika pembangunan tak memperhitungkan besarnya debit air yang akan ditimbulkan.

"Perkara tanggul jebol seharusnya sudah bisa diantisipasi dalam manajemen tata kelola air. Sebab permukiman yang tak alami banjir, kini terkena imbasnya akibat tanggul jebol. Perhitungan harus matang dilakukan dan ini menjadi catatan bagi fraksi PDI Perjuangan untuk evaluasi kerja dinas terkait," kata Gatot.

Baca Juga: Tangerang Dikepung Banjir, WH: Pemprov Banten tak Tinggal Diam

Disisi lain, Dinas PUPR juga diminta untuk segera managemen krisis penanganan dini agar banjir tidak meluas, mengingat curah hujan masih tinggi hingga pekan depan. Lalu kepada dinas lainnya, respon cepat dengan membantu warga terdampak juga harus dilakukan segera. Karena urusan banjir bukan pada satu dinas tetapi menyangkut menyeluruh hingga ke tingkat kelurahan.

"Jangan terus menunggu instruksi tetapi bisa bergerak secara cepat memenuhi kebutuhan warga karena ini bagian dari pelayanan publik. Apalagi di masa pandemi, jangan sampai upaya menekan penyebaran Covid-19 menjadi kendur," ujarnya.

Kemudian Gatot juga menyoroti mengenai kebersihan lingkungan melalui kampung tematik yang dirasakan belum optimal. Sebab banyak sampah yang timbul saat hujan dari saluran sehingga pemeliharaan yang tidak optimal dan perlu pembenahan. 

"Wali Kota harus mengevaluasi secara total mengenai manajemen kerja dinas dalam penanganan banjir sebab lokasi tersebut terus berulang terdampak dan bahkan kini meluas meski diketahui intensitas hujan sedang lebat. Mestinya harus diantisipasi sejak dini, bukan sekarang baru kerepotan," ujarnya.

Baca Juga: Peringatan Dini BMKG : Tangerang Raya Diminta Tetap Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi Dua Hari

Gatot yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan dri tingkat kota hingga ranting untuk bergotong royong membantu penanganan banjir dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. 

"PDI Perjuangan berkomitmen untuk membantu warga terdampak banjir dengan kemampuan dan SDM yang dimiliki. Seluruh kader dan simpatisan untuk bergotong - royong meringankan beban masyarakat namun tetap mematuhi protokol kesehatan sebab saat ini masih pandemi," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan instruksi gotong royong ini telah disampaikan sejak kemarin pasca banjir menerjang wilayah Kota Tangerang. Sejumlah upaya pun telah berjalan dan akan terus dioptimalkan dalam membantu warga mulai menyalurkan bantuan hingga mendirikan posko informasi penanganan banjir.

Baca Juga: Banjir Tangerang Terprediksi BMKG, Terungkap Penyebabnya, Warga Diminta Tetap Waspada

DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga melakukan upaya lainnya dalam penanganan banjir dengan memberikan masukan dan menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Pusat yakni Kementrian PUPR. Sebab, banjir yang menerjang Kota Tangerang disebabkan dari aliran air Sungai Cisadane dan Angke yang merupakan kewenangan kementrian.

Oleh karena itu DPC PDI Perjuangan berjuang secara menyeluruh dari mulai membantu warga, pemerintah dan juga melakukan pengawasan kerja lapangan petugas maupun pegawai yang telah diamanatkan warga. Sebab, penanganan oleh Pemkot melalui Dinas terkait harus cepat dan efektif sehingga tak menimbulkan sentimen negatif.

Misalnya kebutuhan perahu untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta posko pengungsian. Sarana dan kelengkapan lainnya yang telah disiapkan, harus bisa dimaksimalkan oleh pegawai sehingga layanan warga tetap terpenuhi. 

"Jangan sampai bantuan belum diterima warga. Lalu kebutuhan perahu juga tak direspon cepat. Informasi yang masuk ke posko DPC akan kita sampaikan kepada pimpinan kota untuk jadi bahan evaluasi," ujar Gatot.

Baca Juga: Banjir Kepung Tangerang Raya, Ribuan Warga Mengungsi

Kepala Dinas Kominfo Mulyani mengungkapkan, banjir yang melanda Kota Tangerang sejak kemarin pagi hingga sore telah memberikan dampak kepada 6.880 orang dari 2.763 KK di 289 RT/ 131 RW yang tersebar di 47 Kelurahan atau 12 Kecamatan.

Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah menuturkan, untuk membantu warga terdampak, Pemkot Tangerang telah mendirikan sebanyak 60 posko kesehatan tanggap darurat dan 28 dapur umum. Kemudian lokasi pengungsian yang dihuni warga pun diatur untuk tidak menumpuk dalam menghindari kerumunan.

"Warga yang tidak terdampak banjir untuk tak keluar rumah sebagai menekan penyebaran Covid-19 sebab masih dalam kondisi pandemi," ujar Arief Wismansyah.***

Editor: Kasiridho

Tags

Terkini

Terpopuler