KABAR BANTEN – Munculnya Surat Menpan RB Nomor 185/M.SM.02.03/2022 tentang penghapusan honorer yang diundangkan pada 31 Mei 2022, telah direspons sejumlah pihak.
Salah satunya sejumlah forum guru honorer di pemerintahan tingkat Provinsi Banten dan juga tingkat kabupaten kota.
Tampaknya forum-forum guru honorer ini akan merapatkan barisan dengan forum yang sama di seluruh provinsi di Indonesia, guna memperjuangkan nasib para guru honorer.
Ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Martin Al-Kosim mengatakan, telah membuka komunikasi dengan sejumlah forum guru honorer di delapan kabupaten kota di Banten.
Menurutnya, dirinya ingin mengetahui respons-respons para guru honorer di setiap kabupaten kota itu.
“Saya sudah mulai berkomunikasi, salah satunya dengan FKGTH (Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer) Kota Cilegon. Jadi saya ingin tahu seperti apa respons teman-teman disana. Selain itu, juga kondisi mereka saat ini,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Jumat 3 Juni 2022.
Hasilnya, seluruh forum guru honorer menyatakan menolak akan rencana penghapusan tenaga honorer.
Sebab itu akan menyebabkan ribuan bahkan jutaan guru honorer di seluruh Indonesia kehilangan pekerjaan.
“Padahal dunia pendidikan sangat kekurangan tenaga pendidik, tapi mereka mau menghapuskan para honorer. Jelas jika ini diberlakukan, maka teman-teman guru honorer akan kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Martin Al-Kosim mengatakan, jika pihaknya lebih sepakat melakukan moratorium pengangkatan guru honorer.
Di sisi lain, pemerintah pun meningkatkan status para guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS.
“Kalau menyetop perekrutan guru honorer, atau moratorium, kami setuju. Kemudian jadikan para guru honorer yang sudah mengabdi lama menjadi PNS," tuturnya.
Di sisi lain, Martin Al-Kosim mengaku jika seluruh guru honorer se-Indonesia mewacanakan menyatukan sikap.
Yakni melakuan aksi penolakan terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan dilakukan mulai 8 November 2023 itu.
“Sepertinya kami akan turun ke pemerintah daerah hingga ke Jakarta untuk melakuan aksi. Kami akan meminta seluruh kepada daerah mendukung kami, begitu juga para anggota Dewan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Guru Tenaga Honorer atau FKGTH Kota Cilegon, Somy Wirardi, pemerintah fokus menjadikan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Ia menolak rencana KemenPAN-RB untuk menghapuskan sistem honorer, sehingga membuat para guru honorer kehilangan pekerjaan.
"Dari pada dihapuskan, lebih baik pemerintah fokus menjadikan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun menjadi PPPK. Sebab pengabdian mereka sudah luar biasa,” katanya.***