Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten mengangkat juru bicara atau Jubir Gubernur Banten Wahidin Halim. Selain itu, Pemprov Banten juga mengangkatkan Jubir Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Penetapan Jubir Gubernur Banten dan Jubir Wakil Gubernur Banten tersebut, dalam rangka mendukung kelancaran tugas pimpinan daerah.
“Penetapan Juru Bicara Pimpinan (Jubir Gubernur Banten dan Jubir Wakil Gubernur Banten) dalam rangka mendukung kelancaran tugas pimpinan daerah dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan,” ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Beni Ismail, dalam keterangan pers Pemprov Banten, Jumat, 26 Februari 2021.
Baca Juga: Buka Pertemuan Forum Rektor Wilayah Barat di Untirta, Ini Yang Diharapkan Gubernur Banten
Beni menjelaskan, pengangkatan juru bicara tersebut seiring dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Perubahan tersebut, kata dia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 59).
“Salah satu uraian tugas di Biro Administrasi Pimpinan yaitu di Subag Komunikasi Pimpinan adalah terkait dengan melakukan fungsi-fungsi atau koordinasi terkait dengan pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan,” ujar Beni.
Baca Juga: Siap-siap! Sejumlah Daerah di Provinsi Banten Ini akan Alami Hari Tanpa Bayangan
Sebagai pertimbangan, kata Beni, penetapan Jubir Gubernur Banten dan Jubir Wakil Gubernur Banten berdasarkan kompetensi, memiliki komunikasi aktif dengan gubernur dan wakil gubernur. Serta, mendapatkan kepercayaan dari pimpinan daerah, sehingga informasi yang disampaikan ke publik dapat dipertanggungjawabkan.
