Network
KABAR BANTEN-Kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy (WH-Andika) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 Mei 2017, tak terasa sudah mendekati 4 tahun atau berada di ujung jabatan.
Namun, keraguan terhadap kepemimpinan WH-Andika justru semakin bergulir dan muncul ke permukaan. Pasangan pemenang Pilgub Banten 2017 itu, diragukan bisa mencapai target Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijanjikan pada masa kampanye dulu.
Menurut Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, kegagalan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan WH-Andika tidak terlepas dari kinerja DPRD Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Baca Juga: Capai 6 Persen, Pemprov Banten Keberatan Bunga Pinjaman Daerah PT SMI
“Kegagalan eksekutif, dalam hal ini Pemprov Banten, ya tentu tidak lepas dari kinerja DPRD Banten saat ini lemah. Apa yang sudah mereka lakukan selain tugas-tugas rutinnya seputar paripurna itu?,”kata Uday Suhada, kepada KabarBanten.com, Rabu, 7 April 2021.
Baca Juga: Gara-gara Bank Banten, Pemprov Punya Utang Rp30 Miliar, Pemkab Lebak Ngeluh Programnya Terhambat
Jika alasannya adalah pandemi COvid-19 dan mengharuskan mereka Work From Home (WFH), Uday bahkan menyebut DPRD Banten sepertinya ketiduran. “Mungkin kelaman WFH, ketiduran,” katanya.
Uday mengingatkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, yang di antaranya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
