Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Kota atau Pemkot Tangerang menegaskan tidak akan mentolerir apabila ada oknum di tingkat RT, RW, PSM maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tangerang yang melakukan perbuatan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Tangerang.
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dalam keterangannya yang diterima Kabar Banten, Kamis, 29 Juli 2021, menegaskan Pemkot Tangerang tidak mentolerir tindakan pungutan liar (pungli) di Kota Tangerang yang dilakukan dari pihak manapun terkait bantuan sosial termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
"Jika ada yang mengetahui atau mengalami adanya pungutan liar atau pungli tersebut, silahkan dilaporkan ke pihak berwajib, tidak perlu takut. Apapun jenis bantuannya, baik BST, BPNT maupun PKH, jika ada pungutan silahkan laporkan," katanya.
Baca Juga: Mendagri Apresiasi Langkah Bupati Tangerang Tangani Kasus Covid-19
Arief Wismansyah menekankan Pemkot Tangerang juga telah meminta jajaran kepolisian dan Kejaksaan Negeri untuk menindak tegas para pelaku pungutan liar yang merugikan masyarakat, khususnya penerima bansos.
"Silahkan dilaporkan dan akan ditindak dengan tegas," tegasnya.
Dalam keterangan resmi tersebut, disebutkan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Mensos Risma melakukan inspeksi mendadak kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ Program Sembako di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu, 28 Juli 2021.
Salah seorang warga, Aryanih yang menerima BPNT mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apapun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," tutur Mensos Risma.
