Network
KABAR BANTEN - PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. atau Bank Banten menjalin kerja sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Reda Manthovani dan Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin beserta jajaran terkait, di kantor Kejati Banten, Kota Serang, Kamis, 26 Agustus 2021.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku JPN (Jaksa Pengacara Negara) dalam rangka penegakan hukum dapat melakukan pemberian Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum yang meliputi LA (Legal Assistance) dan LO (Legal Opinion).
Kemudian, Tindakan Hukum Lainnya kepada Instansi Pemerintah dan Negara, BUMN/BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kejaksaan.
Baca Juga: Kapan Bank Banten Memisahkan Diri dari BGD? Ini Jawaban Pemprov Banten
Direktur Utama (Dirut) Bank Banten, Agus Syabarrudin, menuturkan bahwa sinergi antara Kejaksaan dengan Bank Banten ini diharapkan dapat membantu meningkatkan performa perseroan.
“Kami berharap kedepan kerjasama yang sudah ada dapat lebih ditingkatkan serta mendapatkan pelayanan yang bantuan hukum dari Kejaksaan terkait dengan berbagai upaya hukum yang akan kita mintakan opininya kepada pihak Kejaksaan, sehingga membantu berjalannya bisnis Bank Banten,” ujar Agus Syabarrudin dalam keterangan pers Bank Banten.
Baca Juga: Mantan Ketua KPK Ingatkan Pemegang Saham Bank Banten: Pikiran Nepotisme Harus Dibuang!
