Network
Rina menjelaskan, peruntukkan DID Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
Percepatan pemulihan ekonomi tersebut antara lain perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kemudian, upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.
"Sesuai PMK, DID tidak dapat digunakan untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium, dan perjalanan dinas," ucap mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini.
Rina mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait DID tersebut.
"Nanti kami bahas bersama untuk adjust dalam APBD," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberikan reward dalam bentuk DID untuk daerah yang bisa mengendalikan dan menekan inflasinya lebih baik dari nasional.
"Kita beri rangking dan reward dalam hal ini hadiah untuk 10 provinsi yang bisa mengendalikan inflasi paling tajam semenjak Mei 2022 sampai Agustus 2022," ujar Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2022, yang ditayangkan di YouTube Kemenkeu RI, Senin 26 September 2022.
Selain provinsi, Menkeu mengungkapkan terdapat pula 15 kabupaten yang mendapat hadiah karena telah berkinerja baik dalam menekan angka inflasi.
Yakni Belitung sebesar Rp10,88 miliar, Tabalong Rp10,68 miliar, Sintang Rp10,66 miliar, Merauke Rp10,53 miliar, Kotawaringin Timur Rp10,53 miliar, serta Banyumas Rp10,47 miliar.
