Network
KABAR BANTEN – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Toni Anwar Mahmud meminta OPD Pemprov Banten segera mengumumkan dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD 2022 kepada publik di website OPD masing-masing.
Merujuk Kepada Pasal 9 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), DPA adalah informasi publik kategori berkala yang wajib diumumkan secara cepat, mudah dan murah yakni melalui website masing-masing badan publik dimaksud.
“Kalau tidak (diumumkan segera di website), ya melanggar UU KIP,” kata Toni saat dihubungi via ponselnya, Kamis 17 November 2022.
Toni menanggapi belum diumumkannya dokumen DPA Perubahan APBD 2022 di website OPD Pemprov Banten hingga hampir satu bulan setelah DPA tersebut diterbitkan dan diserahkan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar kepada masing-masing OPD pada 28 Oktober 2022.
Baca Juga: Al Muktabar Hadir Langsung di Uji Publik, KI Banten: Komitmen Pemprov Wujudkan Keterbukaan Informasi
Toni mengakui bahwa UU yang sama juga mengatur tenggat publikasi informasi public kategori berkala seperti DPA adalah 6 bulan sejak diterbitkan.
Namun demikian, Toni mengimbau agar DPA APBD P 2022 itu bisa diumumkan OPD segera di website masing-masing, sehingga rencana kegiatan OPD yang notabene dibiayai APBD tersebut bisa segera diketahui masyarakat.
“Kalau diumumkannya nanti mendekati tenggat 6 bulan kan menjadi sia-sia informasi itu. Tidak ada ekses kebermanfaatannya bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh Toni mengungkapkan jika DPA tersebut tidak segera diumumkan sebagaimana diwajibkan oleh UU KIP, maka masyarakat dapat melakukan pengaduan agar pelanggaran terhadap UU KIP ini bisa ditindaklanjuti secara hukum.
