Network
KABAR BANTEN - Rencana pemisahan Bank Banten dari Banten Global Development (BGD) yang diusulkan Pj Gubernur Banten sudah diterima DPRD Banten.
Namun, menurut Fraksi Demokrat DPRD Banten usulan pemisahan Bank Banten itu tidak disiapkan regulasi yang lengkap.
AhmadvJazuli Abdillah, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Banten yang juga Ketua Komisi I mengatakan, pemisahan Bank Banten dari BUMD BGD sebagai pemegang saham merupakan proses lahirnya kebijakan baru.
Sehingga, harus dipersiapkan dengan matang dan diiringi dengan regulasi yang lengkap serta berkoordinasi dengan banyak pihak di dunia perbankan.
"Selama ini Bank Banten berada di bawah BGD. Maka Pemprov Banten harus menyiapkan dasar regulasi pemisahan itu sendiri," ujar Jazuli saat berbincang bersama Kabar Banten di Gedung DPRD Banten, Kamis 1 November 2022.
Baca Juga: Bank Banten Apresiasi Rencana Pemisahan Perseroan dari BGD
Jazuli menyayangkan, usulan Pj Gubernur Banten Al Muktabar itu menurutnya baru hanya memisahkan Bank Banten dari BGD. Sementara, regulasi lain seperti payung hukum untuk modal Bank Banten dari APBD tidak dipersiapkan.
"Apakah Pemprov Banten telah menyiapkan dasar hukum regulasi pemisahan itu sendiri, dan apabila ke depan berpotensi membutuhkan modal dari APBD Pemprov Banten telah juga disiapkan payung hukumnya? Lalu, bagaimana hasil evaluasi kinerja manajemen, baik direksi maupun komisaris selama ini, sejauhmana Pemprov Banten berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta karena akan menjadi perusahaan terbuka (Tbk) maka Pemprov Banten bisa jadi bukan lagi sebagai pengendali utama atau pemegang saham dominan di Bank Banten. Belum lagi soal beban masalah warisan sejak Bank Banten mulai diakuisisi" katanya.
Padahal menurut Jazuli, kebutuhan penambahan modal dari APBD Banten berpotensi terjadi seiring dengan perkembangan Bank Banten itu sendiri.
