Network
SERANG, (KB).- Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong transparansi dana pendidikan di Kota Serang. Menurut Ketua KI Provinsi Banten, Ade Jahran, penekanan KPK terhadap dana pendidikan di Kota Serang sebagai bentuk warning agar sekolah dan dinas pendidikan segera berbenah.
"Ini warning KPK bagaimana agar sekolah-sekolah yang dimotori dinas pendidikan harus segera berbenah. Lebih jauh lagi, ini juga menjadi pekerjaan rumah wali kota baru nanti," ujar Ade, Selasa (24/7/2018).
Ia mengatakan, informasi berkaitan dengan dana kependidikan memang masih belum sepenuhnya terbuka di Kota Serang. KI Banten saat ini juga sedang menangani sengketa informasi mengenai dana pendidikan di sekolah di Kota Serang.
"Beberapa ada yang menyengketakan, mulai dari SD, SMA, SMP juga ada. Artinya kami secara kelembagaan sejalan dengan KPK, karena di Kota Serang ini belum terbuka tentang dana kependidikan," ujarnya.
Ia mengatakan, beberapa hal yang harus diperhatikan sekolah dan dinas pendidikan terkait transparan yaitu antara lain penerimaan peserta didik baru dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah).
"Bagaimana keluar masuknya uang. Bahkan dari tingkat TK juga harus seperti itu. Termasuk jumlah peserta didik, ada berapa kuota siswa dan syaratnya harus jelas, sehingga orangtua siswa persiapannya matang," ucapnya.
Ia juga mendorong, pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di setiap tingkatan sekolah.
"Setiap sekolah harus membuat PPID. Kemudian, KI mendorong kalau dibutuhkan untuk melakukan advokasi terkait KIP di sekolah-sekolah," ucapnya.
Pengamat pendidikan sekaligus aktivis dari Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia (Imadiklus), M. Yusuf Sulaeman meminta Pemkot Serang memprioritaskan transparansi dana bantuan operasional sekolah (BOS).
