Network
KABAR BANTEN – Sedikitnya dua pabrik sepatu dari merek ternama Internasional di Kabupaten Serang Banten melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap total hampir 3 ribu karyawan di dua pabrik tersebut baru-baru ini.
PHK yang dikemas dalam format pengajuan pengunduran diri sukarela karyawan pabrik sepatu di Kabupaten Serang Banten itu masing-masing terjadi di PT Nikomas Gemilang dengan produk sepatu Nike sebanyak 1.600 karyawan dan PT Parkland World Indonesia (PWI) dengan produk sepatu Adidas sebanyak 1.000 orang.
Menariknya, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menyebut PHK tersebut sebagai program pensiun bagi karyawan di kedua pabrik sepatu di Kabupaten Serang Banten tersebut yang memang akan memasuki masa pensiun.
“Dan pengajuan pensiun itu kan dibenarkan,” kata Al Muktabar, Kamis 19 Januari 2023.
Al Muktabar bahkan mengaku menghargai langkah yang disebutnya sebagai program pensiun dari kedua perusahaan itu.
“Saya menghargai itu,” katanya.
Diungkapkan Al Muktabar, kedua perusahaan itu juga baru sekali ini saja melakukan PHK yang disebutnya sebagai program pensiun tersebut.
“Dan mereka (perusahaan) baru sekali (menjalankan program pensiun bagi karyawannya),” katanya.
Al Muktabar menjelaskan, PHK yang disebutnya sebagai program pensiun itu sebagai dampak yang tak terelakkan dari lesunya perekonomian global menyusul perang Ukraina dan Rusia.
“Situasi global (perang) Ukraina - Rusia,” kata dia.
Meski begitu, Al Muktabar mengaku pemerintahdaerah dalam hal ini Pemprov Banten sudah melakukan langkah-langkah pencegahan sekaligus penanganan kaitan dengan lesunya perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia.
“Kita arahkan (APBD) supaya padat karya, terkait penanganan kemiskinan,” kata dia.
Menurut dia program-program kerja Pemprov Banten sejak setahun terakhir sudah diarahkan agar padat karya.
“Misal bangun jalan, yang kerjakan jalannya masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Pabrik Sepatu Terbesar di Asia Tenggara PHK Sukarela Karyawan, Dewan Kabupaten Serang Bilang Begini
Dia juga menyebut sudah menjalankan perintah pemerintah pusat terkait itu berupa di antaranya dengan melakukan penyaluran bantuan sosial yang berlapis dan massif dengan menggunakan APBD.
“Kalau darurat, sebagaimana amanat pemerintah pusat kita bahkan bisa pakai BTT (belanja tak terduga) untuk itu. Dan kita sudah lakukan,” katanya.
Al Muktabar mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan pembangunan sejumlah kawasan industri baru di wilayah selatan Banten yang memiliki upah minimum murah, sebagai alternatif perusahaan membuka pabriknya.
Pemprov Banten sendiri kata dia akan membuka kawasan-kawasan pendukung industri dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif di sekitar kawasan industri yang akan dibangun tersebut.
“Mekanismenya kita HGU-kan (hak guna usaha) lahan-lahan nganggur itu, kita masukkan ke bank tanah. Sedang proses,” ujar Penjabat Gubernur Banten tersebut.***
