Network
Provinsi Banten berada di peringkat keenam dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di daerah paling barat di Pulau Jawa tersebut, didominasi generasi muda dengan angka 170.000 pencandu narkoba.
Hal itu dikatakan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang saat mendatangi Pondok Pesantren Al-Falahiyah, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Senin (8/4/2019).
Dalam kegiatan itu, Mensos bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melakukan sosialisasi terkait Penguatan Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak.
"Provinsi Banten masuk dalam deretan sepuluh besar pada peringkat penyalahgunaan narkotika. Dari data yang kami terima, Provinsi Banten itu berada diperingkat keenam penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang didominasi oleh generasi muda dengan angka 170 ribu pencandu narkoba," katanya.
Dia mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki tanggung jawab dengan 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satunya adalah para korban atau pecandu narkoba. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan pesantren dalam rangka sosialisasi dan juga menyebarkan informasi.
"Dengan cara mengajarkan ke masyarakat bagaimana kita bisa memerangi narkoba. Disini, kami lakukan sosialisasi ke tingkat pesantren. Diharapkan lewat pesantren ini, para santri dapat menjadi garda terdepan dalam membantu kita," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mensos juga mengajak para emak-emak untuk melawan hoax atau berita bohong, yang marak beredar saat musim Pemilu 2019. "Mari ibu-ibu, kita lawan penyebaran fitnah, kita lawan informasi bohong, jangan takut, karena ketika ibu melawan kebohongan dan fitnah, maka ibu sedang menegakkan kebenaran," ujar Agus.
Di musim pilpres ini, kata dia, banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyerang salah satu calon. Ia mencontohkan, perihal adanya isu tentang penghapusan azan.
"Katanya pemerintah akan menghapus azan, menghilangkan pendidikan agama. Saya yakin siapa pun presidennya, tidak akan ada yang berani melakukan itu, itu tidak logis," ucapnya.
