Network
KABAR BANTEN - Kasak-kusuk Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dalam menata birokrasi atau jabatan eselon III Pemprov Banten disorot Komisi I DPRD Banten.
Komisi I DPRD Banten menyikapi soal banyak jabatan eselon III Pemprov Banten yang di Plt-kan.
Ketua Komisi I DPRD Banten, A Jazuli Abdillah menyampaikan sejumlah jabatan eselon III Pemprov Banten terpaksa di Plt-kan lantaran proses izin di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengangkat pejabat definitif belum selesai.
Terutama rekomendasi teknis dari BKN sesuai Kepres Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
"Proses izin ini sampai dimana? katanya udah mengajukan tapi belum turun. Maka selama proses menunggu izin transisi ini maka di Plt-kan. Baik eselon 4 maupun yang 3, saya memahami psikologi Penjabat Gubernur Banten bila posisi tersebut langsung dikukuhkan secara definitif pasti juga ada yang persoalkan, kok Pj bisa mengambil kebijakan penting padahal wewenangnya terbatas. Makanya Pj gak mau ambil resiko disalahkan," ujar Jazuli kepada Kabar Banten Minggu 29 Januari 2023.
Baca Juga: Banyak Jabatan di Plt kan di Lingkungan Pemprov Banten, Ini Penjelasan Pj Sekda
Hanya saja, Jazuli mempertanyakan kembali soal waktu proses izin pengangkatan pejabat definitif dari pusat.
"Cuma sampai kapan?. Plt itukan dibatasi waktunya. Di sisi lain Jazuli juga mengingatkan agar Pemprov patuh terhadap ketentuan NSPK yaitu Normatif, Standar, Prosedur dan Kompetensi dalam melakukan mutasi, rotasi atau promosi pejabat. Kemungkinan lamanya disini," katanya.
