Network
KABAR BANTEN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriadi menyampaikan, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik pihaknya menilai bahwa tidak ada mal administrasi dalam penyelengaraan pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang.
"Dari penilaian kami, semua baik. Bahkan hasil dari wawancara masyarakat tidak ada mal administrasi dengan nilai cukup tinggi 4.58. Artinya masyarakat tidak merasakan adanya mal administrasi," kata Fadli usai menyerahkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita, di Ruang Garuda Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa 31 Januari 2023.
Dikatakan Fadli, dalam melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik pihaknya menggunakan 4 dimensi diantaranya yaitu SDM dan sarana, pelayanan, aduan, output program dan wawancara dengan masyarakat.
"Ada beberapa OPD yang menjadi sample penilaian tahun ini, banyak mengalami peningkatan dari tahun lalu. Sebelumnya Pandeglang berada di zona kuning saat ini masuk zona hijau,"ungkapnya.
"Untuk Puskesmas ada 2 yang kami nilai yaitu Puskesmas Pagadungan dengan nilai 81,61 dan Puskesmas Kaduhejo dengan nilai 85. Sedangkan DPMPTSP 87,92, Dinsos 85,85, Capil 83,89 dan Dindik 78,91," sambungnya.
Baca Juga: MPP Kabupaten Pandeglang Luncurkan 1.173 Pelayanan Publik
Fadli menyampaikan, guna mendukung peningkatan ke zona A, ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten akan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
"Kami mempersilahkan kepada daerah untuk koordinasi guna pendampingan dan penyempurnaan kualitas pelayanan publik di wilayahnya,"ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten bisa terus memberikan pendampingan kepada Pemkab Pandeglang dalam hal peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Pandeglang.
