Network
KABAR BANTEN – Perampingan atau pengurangan jumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Pemprov Banten dengan cara penggabungan sejumlah OPD yang tupoksinya masih berhubungan atau berdekatan, diisyaratkan sulit dilakukan.
Isyarat tersebut datang dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Pemprov Banten tentang Pembentukan dan Susunan OPD (Raperda PS OPD) DPRD Banten, Luay Sofani, yang sudah diajukan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar pada akhir 2022 lalu.
Isyarat sulit tersebut bahkan dilontarkan anggota DPRD Banten tersebut meski masa kerja Pansus yang dipimpinnya itu telah mengalami perpanjangan selama enam bulan ke depan, dari masa kerja sebelumnya yang dinyatakan telah habis pada pertengahan Januari lalu.
Menurut Luay Sofani, pihaknya sampai saat ini masih melakukan pembahasan pada bagian latar belakang ajuan raperda tersebut.
“Kan itu ada latar belakangnya (dasar hukum diajukannya Raperda PS OPD). Kita masih bahas itu (latar belakang),” kata Luay Sofani saat dihubungi Rabu 1 Februari 2023.
Diterangkan Luay Sofani, sejumlah dasar hukum yang disebutkan Pemprov Banten dalam mengajukan raperda tersebut tidak secara spesifik memiliki hubungan atau korelasi dengan keinginan Pemprov Banten untuk melakukan penataan kelembagaan dengan merampingkan atau mengurangi jumlah OPD.
Menurut dia, dasar hukum dimaksud tadi korelasinya adalah dengan penataan SOTK (satuan organisasi dan tata kerja) di internal OPD yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten melalui penyetaraan jabatan structural ke fungsional.
