Network
SERANG, (KB).- Pemprov Banten berencana kembali mengusulkan tiga Raperda untuk menopang pelaksanaan usaha BUMD Agrobisnis. Ketiga Raperda tersebut yakni Raperda tentang Sistem Distribusi Gabah, Raperda tentang Ketahanan Pangan dan Raperda tentang Penyertaan Modal.
Kepala Disperindag Banten Babar Suharso menuturkan, Raperda tentang Sistem Distribusi Gabah mengatur penghimpunan gabah dari para petani di Banten. Polanya, gabah dari petani akan dihimpun secara berkelompok sebelum diserap oleh BUMD.
"Bagusnya per kelompok, tersistem. Jadi satu kawasan sentra produksi padi itu menjadi satu kesatuan, apakah dalam satu kawasan itu ada ratusan petani secara berkelompok berapa gabah ditampung oleh BUMD," katanya.
Penghimpunan bisa dilakukan oleh BUMD langsung atau dilakukan unit usaha yang bidangnya sesuai. "Apakah nanti oleh BUMD atau unit usaha lain yang bergerak dalam hal perberasan bisa saja," ujarnya.
Sebagai contoh rice center yang dibangun Dinas Pertanian Banten di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang.
"Rice center ini didukung oleh beberapa kawasan dan kelompok tani di sekitar Pandeglang dan perbatasan Lebak. Gabah-gabah itu berhimpun nanti di rice center ini. Jadi rice dryer (pengering), ada packing, ada stok juga. Ini mungkin unit usaha rice center ini yang akan bertugas menyerap gabah petani secara berkelompok," ucapnya.
Dengan adanya unit tersebut, BUMD tidak mesti turun langsung menghimpun gabah kelompok tani.
"Modalnya ini kan adanya di BUMD yang Rp 50 miliar. Mungkin ini nanti sesuai progres misalnya BUMD Agrobisnis memberi tugas kepada rice center dalam setahun ngumpulin berapa ratus ton. Nah sesuai progresnya nanti bayar oleh BUMD. Nanti beras jadinya ada di PDP. Inikan yang jadi stok keamanan pangan Banten, nanti di kelas ada premium ada medium," tuturnya.
Untuk mengatur ketahanan pangannya akan didukung oleh Perda tentang Ketahanan Pangan. Nantinya akan diatur terkait upaya menjaga kestabilan pangan di Banten berkaitan dengan BUMD Agrobisnis.
