Network
LEBAK, (KB).- DPRD Lebak meminta agar warga yang merasa dirugikan oleh perusahaan terkait pengelolaan limbah lingkungan di Perusahaan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII untuk melapor ke pihak terkait.
Anggota DPRD Lebak dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Musa Weliansyah menyayangkan dan mengecam keras jika pihak PTPN benar mengabaikan lingkungan masyarakat sekitar dalam menjalankan usahanya. Hal itu tentu menjadi persoalan serius karena menyangkut masalah lingkungan.
”Membuang limbah sembarangan itu tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum ini harus ditindak, terlebih informasinya itu dibuang di dekat permukiman ini tidak bisa dibiarkan,” kata Sekretaris IV DPRD Lebak Musa Weliansyah kepada Kabar Banten, Ahad (16/2/2020).
Karenanya, ia meminta agar masyarakat untuk proaktif mengawasi dan mendokumentasikan setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan, seperti membuang limbah sembarangan.
”Saya minta masyarakat untuk proaktif mengawasi dan mendokumentasikan agar kami bisa menindaklanjutinya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau pada kami selaku wakil rakyat di Komisi IV. Pasti kami tindak lanjuti yang penting kami memiliki buktinya,” tuturnya.
Menurut dia, kepedulian terhadap lingkungan sekitar merupakan kewajiban perusahaan. Karena itu, pihaknya meminta perusahaan tidak acuh atau bahkan malah membuat lingkungan kotor.
”Jika PTPN VIII selalu membuang limbah sembarangan bisa saja kami merekomendasikan untuk dicabut izin lingkungannya dan segala bentuk kegiatan pengolahan bahan mentah minyak itu harus berhentikan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Desa Leuwi Ipuh Kecamatan Banjarsari mengaku kecewa dengan keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) atau kebun PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (Persero). Alasannya, selama ini perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, tidak peduli terhadap kondisi lingkungan masyarakat setempat. (DH)*
