Network
SERANG, (KB).- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong perubahan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Kota Serang menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara mandiri.
Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, dari hasil konsultasi Komisi III dengan Kementerian PUPR, istilah PDAB satu-satunya hanya tersisa di Kota Serang dari semua daerah di Indonesia.
Sementara, daerah lain sudah berganti status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sesuai PP terbaru menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam).
"BUMD Air harus menjadi core bisnis mandiri, tidak boleh menjadi anak induk perusahaan BUMD lain, sehingga cakupan dan gerak usahanya bisa lebih berkembang," kata politikus PKS tersebut, Rabu (3/6/2020).
Jika sudah berbentuk PDAM, maka izin pengambilan bahan baku air dari sungai besar oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR hanya akan diberikan kepada PDAM, bukan kepada perusahaan swasta, sehingga ke depannya perusahaan swasta membeli bahan baku air kepada PDAM.
"Jika PDAB berubah menjadi PDAM hasil kajian Komisi III meyakini akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Kota Serang," ujarnya.
Potensi peningkatan PAD tersebut, ucap dia, terlihat dari adanya rencana penambahan bahan baku air dari Bendungan Sindang Heula Pemperintah Provinsi Banten sebanyak 200 liter per detik (200 lt/detik) dan bantuan water treatmen di beberapa titik di Kota Serang dari APBN.
"Potensi produksi air lebih besar ketimbang saat ini hanya mengandalkan royalti air dari PT SBS sebesar 30 liter per detik (30 lt/detik)," tuturnya.
Saat ini, kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Serang tersebut, pihaknya masih menunggu draft rancangan peraturan daerah (Raperda) dari bagian hukum Pemkot Serang.
