Network
KABAR BANTEN - Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Banten menyelanggarakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 Bidang Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Provinsi Banten. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menghimpun rencana pembangunan yang akan datang.
“BPKAD menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka menghimpun rencana pembangunan daerah tahun 2024 yang dibidang kami, yaitu keuangan dan aset daerah,” ungkap Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti usai menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 Bidang Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Provinsi Banten, di Aula Lantai 3 BPKAD Provinsi Banten, Rabu 15 Februari 2023.
Selanjutnya, Rina menyampaikan dalam Forum Perangkat Daerah, pihaknya mengundang sejumlah pihak terkait, diantaranya perwakilan seluruh OPD di Lingkungan Provinsi Banten, BPKD Kabupaten Pandeglang, BPKPAD Kota Cilegon, BPKAD Kabupaten Serang, BPKAD Kabupaten Tangerang, BPKAD Kota Serang, BPKD Kota Tangerang, BPAD Kabupaten Lebak, BPKAD Kota Tangerang Selatan, Instansi Vertikal, BUMD Provinsi Banten dan unsur yang lainnya.
“Artinya kita mengetahui usulan dan masukan program apa saja yang ada di BPKAD kedepan. Diantaranya mereka mengusulkan bagaimana sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ini salah satu wujud kami menghadirkan mereka dalam sinergi mengelola keuangan dan aset daerah,” katanya.
Rina menuturkan terdapat beberapa hal yang menjadi masukan dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah, di antaranya terkait bantuan keuangan, penghapusan aset dan percepatan sertifikasi aset serta hal-hal lainnya.
“Jadi kita bisa menghimpun dan mencari solusi atau tanggapan kita terkait hal tersebut,” ucapnya.
Rina berharap dari kegiatan tersebut dapat memperkuat perencanaan yang telah direncanakan dapat dianggarkan, diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik secara akuntabel.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kegiatan Forum Perangkat Daerah sangat perlu dilakukan sejak awal, agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Perlunya sinkronisasi antar daerah, baik itu Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” ujar Agus Fatoni secara virtual.
