Network
Dengan demikian menurut Uday, maksud kaya fungsi itu benar-benar direalisasikan.
"Bukan justru sebaliknya malah merampingkan OPD. Saya khawatir dengan perampingan OPD justru malah mempersempit cakupan pelayanan," katanya.
Tidak hanya itu, menurut Uday, angka pengangguran di Provinsi Banten dan kemiskinan juga masih tinggi.
"Ini sebagai indikator bahwa memang pak Al Muktabar tidak bisa membawa Banten menjadi lebih baik," katanya.
Dengan demikian, Uday mempertimbangkan rencana memasukan Al Muktabar dalam tiga nama Calon Pj Gubernur Banten yang bakal diusulkan ke Kemendagri RI.
"DPRD itu representasi masyarakat, jadi dengarkan kemauan masyarakat. Rencana Al Muktabar bakal diusulkan itu harus dipertimbangkan, apa prestasinya, keberhasilan apa, jangan asal mengusulkan," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PATTIRO Banten Bahari Noor mengingatkan, agar DPRD Banten menilai kinerja Al Muktabar selama menjadi Pj Gubernur Banten dilakukan secara objektif.
"Kinerja Pj Gubernur Banten harus dinilai secara objektif dan proporsional. Apakah target-target RPD yang ada sudah tercapai. Saat ini yang terlihat lebih banyak bermain di isu inflasi saja, belum ke permasalahan pembangunan lainnya," katanya.
Sebab menurut Bahari, beberapa kebijakan Al Muktabar selam menjadi Pj Gubernur Banten terkesan kontroversi.
"Seperti pengangkatan plt yang rangkap jabatan juga harus menjadi bahan penilaian dari DPRD," jelasnya.
