Network
KABAR BANTEN - Aliansi Komunitas Nasional Pemuda Independen (KNPI) Kabupaten Pandeglang mempersoalkan program bantuan pangan non tunai atau BPNT yang dinilai menunya kurang berkualitas. Aksi protes tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinsos Kabupaten Pandeglang, Rabu 5 Agustus 2020.
Mahasiswa dan pemuda yang melakukan aksi terdiri dari berbagai organisasi mulai seperti HMI, GMNI, GPII, Pemuda PUI, GPMI, AGMI, GEMPA, HMPS, Mapancas.
Salah seorang perwakilan dari Korpma GPII, Fikri Abidzar Albar menilai ada beberapa temuan dalam program tersebut. Diantaranya soal menu pangan yang tidak ber kualitas sesuai pedoman umum (pedum).
Baca Juga : Program Sembako, Saldo KPM Ditambah Lagi
Agen warung yang tidak bebas memilih suplier, sehingga tidak sesuai pedum program sembako. Akibarnya realisasi ini tidak sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor :11 tahun 2019
"KPM tidak bebas memilih agen, karena sudah ditentukan oleh tim koordinasi bansos pangan Pandeglang dengan Bank penyalur. Diduga ada beberapa oknum TKSK yang telah menyalahi aturan penyaluran bantuan pangan non tunai. Hal ini tidak sesuai pedum tahun 2020 dan Perpres Nomor; 48 tahun 2016, Nomor : 12 tahun 2017. Selain itu, kata Fikri, hal ini juga akibat lemahnya pengawasan pelaksanaan penyaluran program sembako oleh TKSK dan Dinsos Pandeglang," katanya.
Ia menduga ada pihak yang tidak layak menjadi supplier, sehingga program ini tidak tepat sasaran.
"Kami menuntut evaluasi dan rombak ulang agen e-warung dan supplier yang fiktif. Kami menuntut berhentikan oknum pendamping program ini yang lalai menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya.
Baca Juga : Program Sembako Harus Tepat Sasaran
Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Golkar, Habibi Arafat mengatakan, dirinya mengapresiasi pemuda yang menemukan adanya temuan di lapangan soal program BPNT.
"Ya saya apresiasi, jangankan rekan-rekan mahasiswa, saya juga pernah menemukan ada kejanggalan suplayer dan e-warung , "ujarnya.
