Network
KABAR BANTEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang memprediksi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020 rawan pelanggaran. Kerawanan yang akan menonjol yakni soal politik uang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, kontestasi Pilkada mendatang diakui akan berpotensi terjadi kerawanan politik uang di setiap kecamatan. Oleh karena itu, Bawaslu akan melakukan pengawasan secara teliti dan intensif.
“Semua kecamatan rawan konflik. Konflik ini bukan rusuh atau sejenisnya, tetapi rawan politik uang, kampanye hitam, tidak netralnya ASN dan perangkat desa,” kata Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 5 Agustus 2020.
Baca Juga : Pilkada Pandeglang 2020, Pasangan Calon Perseorangan Berguguran
Ia mengatakan, saat ini telah menerima dua laporan dua ASN terlibat dalam politik praktis. Kasus ini telah diberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi, karena terbukti melakukan pelanggaran sebagai abdi Negara.
Selaku Bawaslu, Ade menekankan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis, sebab identitas ASN tetap melekat di manapun berada.
“Ada dua ASN yang terlibat politik praktis dan kita sudah sampaikan rekomendasi untuk diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat secara berkala selama satu tahun. Sanksi sebagaimana pelanggaran yang dilakukan agar menjadi efek jera agar tidak menular ke pegawai lainnya,” ucapnya.
Menurut dia, meskipun ASN sedang tidak melaksanakan tugas di rumah, tetap saja status sosial ASN akan melekat dan akan mendapatkan peringatan. Apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran,Bawaslu akan memberikan tindakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada alasan ASN ya ASN. Jadi ASN dilarang ikut berpolitik,” katanya.
Baca Juga : Dukung Petahana, Beredar Video Berbau Kampanye Pilkada Pandeglang 2020
Ade mengatakan, ASN dan perangkat desa menjadi perhatian serius lembaganya dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang.
