Network
KABAR BANTEN - Permohonan sengketa informasi publik di Banten kembali melonjak. Setelah sempat turun dari 2011- 2015 sebanyak 1.065 permohonan menjadi 841 permohonan pada 2015-2019, tren permohonan sengketa informasi publik kembali melonjak pada tahun ini. Sampai dengan Juli 2020, sudah ada 69 permohonan sengketa informasi publik.
Hal itu terungkap dalam Obrolan Mang Fajar bertajuk "Sembilan Tahun Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten yang menghadirkan Wakil Ketua KI Banten Toni Anwar Mahmud, Rabu 5 Agustus 2020. Acara tersebut dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar.
Menurut Toni, kelahiran Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah direspon Pemprov Banten sejak tahun 2011 dengan membentuk Komisi Informasi Banten.
"Lahirnya lembaga KI Banten yang merupakan KI kelima yang berdiri di Indonesia, itu setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepri, Gorontalo, Banten. Artinya, good will keterbukaan Informasi Provinsi Banten peringkat kelima, artinya sudah baik," katanya.
Baca Juga : KI Banten Rampungkan Tahapan Sosialisasi Monev Badan Publik
Pada tahun yang sama Pemprov Banten juga mengeluarkan Pergub tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi termasuk membentuk PPID.
"Artinya sudah sangat responsif terhadap keterbukaan informasi. Pada posisi 2011 Provinsi Banten menempati posisi 19 aspek keterbukaan informasi. Seiring berjalan waktu, 19 naik ke 9, naik 5, naik ke 4," ujarnya.
Pada periode 2015 sampai 2019 Provinsi Banten menempati peringkat menuju informatif secara nasional. Peringkat akan coba kembali didorong menjadi peringkat informatfi sebagai peringkat terbaik di tingkat nasional.
"2011 sampai 2015 kita mendapatkan sebanyak 1.065 permohonan informasi, 2015 sampai 2019 sebanyak 841 sengketa. Tahun 2020 sampai dengan Juli, itu sudah 69 sengketa informasi publik," ucapnya.
