Network
Baca Juga : Wisata Pulau Tunda Terbentur Transportasi
Kemudian, kata Pandji, ketiga yakni masalah pendidik. Di Pulau Tunda terdapat SMP dan SD satu atap. Namun gurunya lulusan SMA dan harus pula mengajar SMP dan SD. Ia meminta agar masalah ini dipetakan, berapa jumlah murid dari kelas satu sampai enam SD dan kelas satu sampai tiga SMP.
"Dengan jumlah murid sekian kita bisa prediksi kebutuhan guru termasuk klasifikasinya," ujar Pandji.
Ia mengatakan, hal yang sangat prihatin yakni insentif tenaga pendidik, mereka hanya mendapat Rp 200 ribu per bulan. Menurut dia, walau mereka hanya lulusan SMA namun sangat peduli pada masyarakat untuk mendidik disana.
"Kita akan kalkulasi berapa honor yang layak buat mereka. Kita akan dorong, paling tidak bisa dua sampai lima kali lipat dari angka tadi. Itu sangat memprihatikan saya sangat terharu," ujarnya.
Keluhan lainnya, kata Pandji, masalah birokrasi dalam usaha penangkapan ikan. Para nelayan mengeluh sebab harus ada izin penangkapan ikan dari Perhubungan Laut (Hubla) Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Menurut dia, jika izin itu berkenaan dengan kelayakan kapal atau izin kelayakan kompetensi operasional personel ia memakluminya.
"Tapi kalau ambil ikan harus izin itu mereka nelayan kita. Izin remeh temeh harus dihapus, jangan hambat nelayan yang ekonomi terbatas dengan perizinan tidak perlu. Izin lingkungan di kita sudah tidak ada. Terus kita pada UMKM yang mau beranjak usaha tidak perlu izin hanya perlu lapor ke kecamatan, sudah besar baru harus ada perizinan yang administratif," tuturnya.
Baca Juga : Patroli Dialogis, Polisi Serukan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Sementara, Bidan Desa Wargasara Muspiroh mengatakan, pihaknya menyampaikan masalah kebutuhan masyarakat di Pulau Tunda berkenaan dengan kesehatan dan lainnya. Kebutuhan kesehatan seperti obat-obatan yang terbatas, fasilitas kesehatan dan puskesmas pembantu (Pustu) yang serba kekurangan. Bahkan hingga listrik yang belum memadai.
"Obat-obatan kurang, harus pakai uang pribadi. Jadi untuk puskesmas diberikan hanya untuk ibu hamil sama ibu melahirkan saja," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui setelah melakukan audiensi di ruang wakil Bupati Serang.
