Network
KABAR BANTEN - Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD), untuk bersama-sama fokus mengentaskan Kemiskinan.
Oleh karena itu, lanjut dia, Dinas Sosial (Dinsos) yang membidangi masalah sosial harus melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara akurat, sehingga semua bantuan sosial dan lainnya bisa tepat sasaran.
Menurut dia, memang tidak mudah untuk menuntaskan soal kemiskinan. Tidak cukup setahun dua tahun menangani masalah tersebut, namun harus berkesinambungan.
"Saya harap yang masuk data penerima bantuan sosial maupun bantuan soal rumah kumuh harus benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Semua itu untuk membantu menekan angka kemiskinan. Ya, dibutuhkan ikhtiar secara berlanjut untuk mengentaskan soal kemiskinan," katanya.
Baca Juga : Desa Wajib Miliki Data Warga Miskin
Ia berharap, verifikasi data penerima bantuan penting untuk dirumuskan dalam agenda musyawarah desa (Musdes). Dengan demikian, data tersebut benar-benar absah. Kepala Dinas Sosial Pandeglang Hj. Nuriah menyatakan, saat ini sedang dilakukan verifikasi data penerima bantuan di 329 desa dan kelurahan. Validasi data tersebut ditarget selesai Agustus.
"Kami targetkan akhir Agustus data terpadu kesejahteraan sosial bisa selesai, karena harus segera diterbitkan SK bupati," ujarnya saat menghadiri acara musyawarah desa (Musdes) di Desa Pasir Uerih, Kecamatan Cisata, Rabu 12 Agustus 2020.
Menurut dia, verifikasi data tersebut harus cepat selesai sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Mendagri, dan Menteri Sosial.
"Salah satu keputusan SKB itu tahun 2021 semua bansos mengacu kepada DTKS. Apabila tidak segera dilakukan verifikasi dan validasi, maka daerah akan kena sanksi pengurangan bantuan sosial," ucapnya.
