Network
“Untuk pengisi jabatan Pj kepala daerah, di undang - undang itukan bisa diangkat dari provinsi yang menduduki jabatan eselon II atau pejabat daerah (kabupaten/kota yang kepala daerahnya habis masa jabatannya) tersebut eselon I atau dalam hal ini ada Sekda,” katanya kepada Kabar Banten Senin 22 Mei 2023.
Namun menurut Ibrahim, sangat tidak ideal jika pengisi Pj kepala daerah di Banten diambil dari pejabat Pemprov Banten yang sedang bertugas sebagai kepala organisasi perangkat daerah atau OPD.
Terlebih kata Ibrahim, saat ini banyak kepala OPD yang merangkap jabatan yakni mengisi jabatan kepala OPD yang kosong dengan menjadi Plt.
“Kalau kita melihat kondisi saat ini di Pemprov Banten, tentunya sangat tidak ideal,” katanya.
Sebab lanjutnya, menjadi Pj kada membutuhkan waktu yang maksimal.
Dengan demikian, ia meragukan Pj bisa menjalankan tugas secara maksimal, jika kemudian yang menjadi Pj merupakan pejabat Pemprov Banten yang juga punya rangkap jabatan sebagai Plt.
Ibrahim membayangkan, jika ada kepala OPD Pemprov Banten juga punya tugas menjadi Plt Kepala OPD yang kosong, ditugaskan menjadi Pj Kada.
"Dari sisi waktu saja, bagaimana mengaturnya. Sementara menjadi Pj kepada daerah itu sepertinya bisa satu atau dua tahun. Sebab Pilkada itukan diakhir 2024. Jadi harus dipertimbangkan,” katanya.
