Network
KABAR BANTEN - Dewan Pengurus Pusat Forum non PNS Satpol PP atau DPP FKBPPPN meminta agar honorer di Satpol PP bisa diangkat menjadi PNS.
Bahkan menyikapi ketidakjelasan status tersebut, FKBPPPN mengajak seluruh honorer Satpol PP se-Indonesia untuk mengikuti aksi di depan Kemendagri dan KemenPAN RB.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah dalam keterangannya mengatakan Kemendagri harus mengambil sikap tegas karena sudah dinanti oleh tenaga Non PNS Satpol PP se-Indonesia.
Baca Juga: Keluarga TKW asal Kabupaten Serang Sanimah Datangi Disnakertrans, Begini Upaya Pemulangannya
"Perihal forum, Satpol-PP tidak mau di nina bobokan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku orang tua yang menaungi Satpol PP dan kami dari FKBPPPN meminta agar segera membuat formula penyelesaian Non PNS khususnya Satpol-PP seluruh Indonesia ke Kemenpan RB, pemerintah pusat wajib menjalankan amanat UU no 23 tahun 2014 bahwa polisi pamong praja adalah pegawai negeri sipil," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kabar Banten Jumat 2 Juni 2023.
Sebelum Kemendagri menyatakan siap mendata ulang, namun sampai detik ini belum ada surat dari Mendagri terkait perintah pendataan ulang tersebut.
Oleh karena itu, Ketua DPP FKBPPPN mengintruksikan kepada ribuan honorer Satpol PP akan menggelar aksi kembali. Sebab menurut Fadlun sudah terlalu lama keputusan tersebut tak kunjung ada kabar baik.
"Maka kami dari forum akan aksi kembali dengan leletnya Kemendagri menyelesaikan Non PNS Satpol PP seluruh Indonesia, dan saya selaku Ketum akan mengintruksikan kembali kepada seluruh anggota FKBPPPN di seluruh Indonesia untuk aksi demo kembali di depan Mendagri dan Menpan RB," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD FKBPPN Kabupaten Serang Agung mengaku akan turut mengikuti instruksi sebagai bentuk solidaritas.
"Selama tidak menyimpang dengan aturan yang ada, kita ikuti saja arahan dari ketua umum FKBPPN. Karena pada dasarnya semua ini demi masa depan kita juga dan rasa solidaritas sesama Non PNS Satpol PP" ujarnya.
