Network
Di antaranya, menuntut Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan dan mengesahkan peraturan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Tuntutan lainnya, mendesak untuk merevisi terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Termasuk, menuntut untuk merevisi peraturan tersebut, dan pengesahan rancangan undang-undang perubahan tentang Aparatur Sipil Negara yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas)," ujarnya.
Rencananya, kata dia, sebanyak 700 tenaga honorer dari Kota Serang akan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan nasibnya.
Pihaknya juga memastikan, aksi unjuk rasa tersebut akan berjalan damai dan tidak anarkis, hingga menimbulkan kericuhan, serta dipastikan tidak mengganggu pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat.
"Tentu kami akan tertib. Jumlah massa diperkirakan sekitar 7.000 se Indonesia. Sedangkan jumlah tenaga non ASN mencapai 35.000. Kalau Kota Serang 700," tuturnya.
Aksi unjuk rasa tersebut, dia menjelaskan, merupakan kebebasan warga negara dalam menyampaikan aspirasinya, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan Pasal 28E ayat (3) UUD tahun 1945.
"Yang mengamanatkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi," ucapnya.
Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tetap konsisten menolak adanya penghapusan tenaga honorer di daerah.
Apabila tidak adanya kejelasan dan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan.
Bahkan, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap non ASN yang hendak melakukan aksi damai atau unjuk rasa ke Jakarta.
