Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Serang mendirikan posko penanganan bencana kekeringan di halaman kantor BPBD Kabupaten Serang, Selasa 12 September 2023.
Keberadaan posko tersebut dibentuk mengingat saat ini bencana kekeringan di Kabupaten Serang telah meluas hingga 9 kecamatan dan 58 desa.
Selain itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah juga telah mengeluarkan SK darurat bencana kekeringan pada Senin 11 September 2023.
kekeBaca Juga: 35 Desa Terdampak di Kabupaten Serang, Bupati Serang Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan
PJ Sekda Kabupaten Serang Nanang Supriatna mengatakan, pihaknya telah rapat bersama Kalaksa BPBD, Kapolres, BPBD Provinsi Banten, BMKG, BBWSC3 dan stakeholder terkait.
"Saya hadir untuk memastikan bahwa tim manajemen disaster bekerja dengan jelas dan kedepan bisa bekerja cepat, akurat dan efektif," ujarnya kepada Kabar Banten usai rapat komando penanganan bencana kekeringan di BPBD Kabupaten Serang, Selasa 12 September 2023.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya SK bupati terkait darurat kekeringan. Dalam rapat harus dipastikan bahwa penanganan kekeringan berjalan efektif.
Penanganan bencana kekeringan akan dilakukan selama tiga bulan kedepan atau sampai November/Desember.
"Jadi harus benar-benar efektif, tanggap darurat dilakukan 14 hari kedepan nanti akan diputuskan Minggu depan atau Minggu ini. Kalau sudah ada kesiapan dari kami perangkat, sarpras sudah siap kita lakukan. Tapi ada sisa waktu yang harus dijaga supaya di akhir November atau Desember itu betul betul masih tercover," ucapnya.
Oleh karena itu dirinya mengajak tim manajemen disaster untuk menghimpun dan mengkoordinasikan potensi yang ada terutama pihak perusahaan swasta yang sudah masuk.
Sampai saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang masuk menangani kekeringan seperti dari modern, Cargill hingga Indah Kiat.
"Termasuk BUMD kita, Perumda Tirta Al Bantani, dan juga dari ormas PCNU, sudah siap kirim itu nanti akan dihimpun oleh posko dibawah kepemimpinan kalaksa, sesuai aturan SOP manajemen disaster yang kita punya," katanya.
Dengan demikian kata Asda I Pemkab Serang tersebut, apa yang disampaikan bupati akan berjalan efektif di bawah.
Sehingga Pemda terlihat hadir bersama masyarakat ketika masyarakat mengalami kesulitan.
"Itu bagaimana kepiawaian dari leader manajemen disaster. Posko di BPBD, laporan harus jelas dari kades ke camat, kita buatkan mapping jangan sampai ada daerah yang terlalu banyak dikirim dan kurang. Itulah perlunya manajemen sehingga semua yang mau kirim sepengetahuan posko, dari provinsi, kabupaten, semua stakeholder," ucapnya.
Nanang mengatakan, posisi akan berakhir ketika bencana berakhir. Selama bencana terjadi posko akan standby.
Akan tetapi untuk penggunaan dana TT perlu diatur jangan sampai sprint diawal dan diakhir ketika bencana belum berakhir sudah kehabisan potensi.
"Makanya diatur kita mix dari kabupaten dana TT, provinsi juga dan swasta. (Kebutuhan anggaran dana TT) sedang dihitung," katanya.
Baca Juga: LPTQ Banten Bagikan Uang Pembinaan untuk Juara Harapan MTQ Banten 2023
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang Nana Sukmana Kusuma mengatakan, terus disampaikan bahwa BPBD Kabupaten Serang memiliki manajemen disaster yang bergerak setiap hari.
Tidak perlu menunggu bencana, sebab di BPBD ada crisis center, yang mana didalamnya ada data informasi, Pusdalops, Sistem komunikasi informasi dan media center.
"Itu bergerak tiap hari, kalau dikatakan bahwa BPBD baru sekarang, tidak. Kita terus memantau asesmen dan sebagainya. Perkembangan kekeringan terus kita pantau dan pendistribusian air terus dipantau dari mana saja walau tidak BPBD yang mengirimkan tetap koordinasi ke kita. Termasuk provinsi kirim ke desa atas permintaan kita, jadi itu sudah jalan," ujarnya.
Hanya saja bedanya saat ini dengan perkembangan cuaca yang luar biasa panas.
Kekeringan meluas menjadi 9 kecamatan dan 58 desa.
Kemudian kebakaran meningkat signifikan dimana selama dua bulan terakhir sudah ada 47 kasus ditambah ISPA meningkat 100 persen maka status darurat sudah seharusnya dinaikan.
"Kenapa harus dinaikan statusnya darurat. Karena dengan baik status darurat semua stakeholder akan turun. Kalau kemarin hanya BPBD dan beberapa stakeholder yang welcoming kalau sudah naik status ini semua jajaran harus melakukan langkah terkoordinasi melalui risiko commander yang ada," ucapnya.
Nana mengatakan, untuk saat ini kondisi terparah kekeringan ada di wilayah Serang Utara yakni Pontang, Tanara dan Tirtayasa.
Permintaan air bersih pun semakin banyak, oleh karena itu pihaknya terus mentransfer permohonan dari masyarakat kepada BPBD Provinsi Banten, PMI Banten dan lainnya.
"Tidak semua tertangani jujur saja, karena begitu banyak permohonan kebutuhan air bersih. Karena kebutuhan air bersih luar biasa," katanya.
Menurut dia untuk Serang Utara jangankan saat kemarau, di musim hujan pun mereka kerap kesulitan air bersih.
Namun dengan telah naik status maka akan dikoordinasikan semua pengiriman air bersih tersebut one command atau satu komando.
"Makanya kita belum tentukan titiknya (penanganan), makanya kita persiapkan dulu berapa unit (armada) harus standby, baru dilakukan pendistribusian dan ditentukan tanggal dimulai tanggap darurat. SK sudah jadi tinggal tanggal saja (dimulai kapan)," ucapnya.
Disinggung soal penggunaan anggaran DTT, Nana mengatakan akan lebih banyak untuk operasional.
Sebab ia pun memahami kondisi keuangan Kabupaten Serang yang terbatas.
"Belum dihitung (kebutuhan nya)," katanya. ***
