Network
KABAR BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten disarankan menghapus (pemutihan) tunggakan pajak kendaraan bermotor (ranmor). Hal tersebut diyakini akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membantu masyarakat dalam kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Saran tersebut datang dari Cepi Safrul Alam, Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Senin 14 September 2020.
Cepi menilai, Pemprov Banten perlu menetapkan kebijakan penghapusan tunggakan pajak ranmor sebagai bentuk perhatian pemprov kepada masyarakat dalam situasi ekonomi yang cukup terpuruk.
Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan
Menurutnya, kebijakan Pemprov Banten membebaskan denda keterlambatan membayar pajak ranmor belum berpengaruh secara siginifikan terhadap peningkatan PAD. Cepi mengamati para pegawai yang bertugas memungut PAD, khususnya pajak ranmor hanya menunggu. Sementara kebutuhan anggaran dituntut terus meningkat.
“JIka Pemprov Banten membuat kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor, saya yakin masyarakat akan datang berbondong-bondong ke Samsat, dan insya Allah PAD akan meningkat,” kata Cepi yang pernah puluhan tahun berkarier di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sejak di Pemprov Jawa Barat hingga Pemprov Banten ini.
Data yang diperolehnya, saat ini jumlah ranmor yang belum dibayar pajaknya mencapai 1,6 juta ranmor. “Jika 70 persen saja yang membayar pajak, sudah dapat dibayangkan berapa jumlah pemasukannya,” ujar mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Banten ini.
Baca Juga: Potensi Tunggakan PKB Capai Rp 636 Miliar, Bapenda Banten Dituntut Kreatif
Dia kemudian mencontohkan, jika rata-rata nilai pajak ranmor lebih kurang Rp 1 juta, kemudian dikalikan 70 persen dari jumlah tunggakan, pemasukannya bisa mencapai Rp 1,2 triliun. “Ini kan jumlah yang bukan sedikit,” tuturnya.
Aturan tak masalah
