Network
Ketujuh, keamanan seperti tingkat keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan bencana. Kedelapan, Tata Pemerintahan yakni transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah.
"Untuk tata pemerintahan, Pemkot sudah merealisasikan transparansi dalam rekrutmen pejabat-pejabat daerah dengan pola Merit Sistem. Ini bukan hal kecil, dan harus diakui, diketahui dan diapresiasi semua pihak," tandas Memed.
Diketahui, merit sistem adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Merit Sistem merupakan salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk membangun birokrasi netral dan mampu memberikan pelayanan publik serta terbebas dari KKN.
"Kota Tangerang dalam hal ini sudah merealisasikannya dengan baik di banding dengan daerah-daerah lain di Provinsi Banten," jelasnya.
Sementara secara keseluruhan, Arief Wismansyah dan Sachrudin dinilai sudah menampilkan performa terbaiknya dalam pembangunan.
“Legacy kepemimpinan mereka tersinergi dengan baik, tinggal melakukan penetrasi kolektif untuk menuju pemenuhan yang belum terealisasi,” ucapnya.
Senada dengan Memed Chumaidi, akademisi Kota Tangerang yang juga Rektor Universitas Raharja, Abas Sunarya mengatakan, dengan PAD yang cukup tinggi yaitu sekitar Rp1,2 triliun ditambah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang menyentuh angka Rp5,1 triliun, tentu saja membuat Pemkot Tangerang leluasa melaksanakan pembangunan.
